Kamis, 2 Desember 2021
25 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMojokertoKPK Bongkar Kasus Jual Beli Jabatan Kasek SDN 35–55 juta Era Bupati...

    KPK Bongkar Kasus Jual Beli Jabatan Kasek SDN 35–55 juta Era Bupati MKP

    MOJOKERTO (Wartatransparansi.com) – Setelah memerksa se

    KPK Bongkar Kasus Jual Beli Jabatan Kasek SDN 35–55 juta Era Bupati MKP
    Foto: Salah satu mantan kepala UPTD Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto usai diperiksa KPK di Mapolrseta Mojokerto, Kamis, (26/8/2021),0

    dikitnya 22 pejabat mulai Kepala OPD, Asisten dan Kabid serta Camat, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, terkait kasus TPPU mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, S.E, (MKP), KPK berhasil menguak kasus jual beli jabatan, dari keterangan sejumlah kepala UPTD dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto yang dipanggil di Mapolresta Mojokerto, Kamis, (26/8/ 2021).

    Pantauan di Mapolresta Mojokerto, pada Kamis, 26-08-2021, puluhan bekas kepala UPTD dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto memenuhi panggilan KPK, di ruang Aula Wira Pratama Polresta Mojokerto. Mereka yang dating memenuhi panggilan adalah, Poniman mantan kepala UPTD Jatirejo, Subakir mantan kepala UPTD Kutorejo dan Titik mantan kepala UPTD Mojosari.

    Sementara itu Keterangan Titik mantan kepala UPTD Mojosari, Usai memberi keterangan kepada penyidik KPK, kepada wartawan yang menunggu keluar dari ruang pemeriksaan menyampaikan, dirinya sebagai pengepul uang dari hasil jual beli jabatan dari para Kepala Sekolah (SDN) untuk wilayah Mojosari dari tahun 2014 sampai 2017

    “Saya ditanyai terkait seputaran jual beli jabatan kepala sekolah dasar tahun 2014 sampai 2017 di wilayah UPTD Mojosari” jawab Titik kepada wartawan.

    Dijelaskan, saat itu harga jabatan untuk kepala sekolah dasar di bandrol antara Rp.25 juta hingga Rp.55 juta tergantung grid (kecil, menengah atau besar) sekolahan tersebut.
    Masih penjelasan Titik, uang hasil dari para kepala sekolah ia serahkan ke bu Eny Kasi Ketenagaan Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto, yang saat itu Kabidnya Pak. Tulus dan Kadis Pendidikanya Kab. Mojokerto, Pak Yoko Priyono Msi.

    “Uang itu saya serahkan ke bu Eny. Namun bu Eny nggak mau menerima, dan menyuruh agar uangnya di taruh ke brankas. Setelah itu uangnya saya taruh di brankas,”jelas Titik mantan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mojosari yang masih keluraga Nono kaki tangan MKP, selesai menjalani pemeriksaan, Kamis 26-08-2021, pukul 11.00 Wib.

    Sedangkan kasus jual beli yang melibatkan Kepala sekolah SMPN, Camat, Kabag, Kepala Dinas, sampai jabatan Kasi maupun Kabid, yang dibandrol ratusan juta rupiah belum tersentuh oleh penyidik KPK.

    Seperti telah diberitakan, KPK RI telah menetapkan MKP pada 18 Desember 2018 sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). MKP dikenai pasal 3 dan atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Ia diduga menerima fee dari rekanan pelaksana proyek-proyek dl lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas dan SKPD/OPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD-SMA di lingkungan Kabupaten Mojokerto. Total pemberian gratifikasi setidak-tidaknya sebesar Rp 34 miliar.

    MKP diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK RI sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Tersangka diduga telah menyimpan secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening bank yang bersangkutan atau diduga melalui perusahaan milik keluarga pada Musika Group, yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara (SPU-MIX), dan PT Jisoelman Putra Bangsa dengan modus utang bahan atau beton. (*)

    Reporter : Gatot Sugianto
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan