Kamis, 23 September 2021
28 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMagetanPemerintah Akan Berikan SIM Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

    Pemerintah Akan Berikan SIM Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu

    MAGETAN (Wartatransparansi.com) – Pemerintah kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) gratis.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Berdasarkan PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 21 Desember 2020 tersebut mengatur tentang Pemberian SIM gratis ini.

    Melalui peraturan yang dibuatnya, Presiden Jokowi akan menggratiskan biaya pembuatan SIM dari masyarakat kurang mampu.Pada aturan ini, terdapat 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri, diantaranya adalah pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru, perpanjangan SIM, pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi dan penerbitan STNK.

    Baca juga :  Bos Hotel Dan Rumah Makan Di Sarangan Ubah Haluan Jual Nasi Pecel

    Kapolres Magetan AKBP Festo Ari Permana,SIK yang dikonfirmasi melalui AKP Jumianto Nugroho,SH,MH mengatakan sesuai PP pemberian SIM Gratis tersebut tidak semua bisa diberikan gratis tetapi ada pertimbangan tertentu yang sudah diatur di PP 76 tahun 2020.” Ada kreteria atau pertimbangan tertentu dalam pemberian SIM gratis,” ujar Nugroho.

    Dijelaskan dalam pasal 7 Ayat (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0 persen (nol persen).Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah penyelenggaraan kegiatan sosial, Penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyelenggaraan kegiatan kenegaraan,kondisi kahar atau keadaan di luar kemampuan wajib bayar,masyarakat tidak mampu dan mahasiswa atau pelajar serta ussaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Baca juga :  Kapolres Magetan Salurkan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung

    Sedangkan layanan yang mendapat prioritas tarif sampai 0 rupiah adalah dalam pembuatan SKCK.

    Dalam pelaksanaannya nanti dijelaskan AKP J Nugroho masih menunggu petunjuk pelaksanaan yang dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan besaran dan tata cara pengenaan tarif harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. (rud)

    Reporter : Rudi/Faisal
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan