Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi Wartatransparansi
Perkembangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin masif dan tidak terkendali, terutama di Jawa dan Bali walaupun sudah diterapkan Pemberlakukan Pemberadan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengusulkan agar ada pelakuan khusus terhadap anak didik dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Perlakuan khusus tersebut sebagai penyeimbang atau menyelarasan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat, guna menyelamatkan kesehatan anak didik dan guru serta pihak terkait dalam kegiatan belajar mengajar.
Tetapi, agar anak didik tetap mendapat nilai tambah, dan tidak mengurangi penambahan materi maupun upaya meningkatkan budi pekerti dan proses pendewasaan, maka sangat dibutuhkan dibuatkan kurikulum khusus pada kondisi darurat.
Kebutuhan kurikulum khusus pada masa pendemi atau kurikulum perlakuan khusus terhadap anak didik adalah sebuah keniscayaan. Sebab, sebagaian anak bangsa baik penyandang disabilitas maupun bakat khusus sangat membutuhkan perlakuan khusus.
Antara lain, atlet dengan bakat dan potensi mampu berprestasi di bidang olahraga atau bidang lain, maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyediakan atau membuatkan kurikulum khusus tersebut, sehingga dari kurikulum paripurna (A) dapat dibuatkan kurikulum alternatif B, C, dan/atau D.
Kurikulum alternatif sangat penting dan dibutuhkan dengan mengutamakan kepentingan kebangsaan. Tetapi tetap mengacu pada 4 (empat) inti pokok kurikulum 2013 sebagaimana edisi revisi yaitu;
Pertama, penyederhanaan aspek penilaian anak didik oleh guru
Kedua, roses berpikir siswa tidak dibatasi
Ketiga, Teori 5M (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta) tidak sebatas menjadi teori saja. Tetapi, guru dituntut untuk benar-benar menerapkan dalam pembelajaran; dan
Keempat, struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah.
Diketahui, dalam skema yang baru, penilaian sosial dan keagamaan siswa cukup dilakukan oleh guru PPKn dan guru pendidikan agama-budi pekerti. Sementara guru fisika dan mata pelajaran lainnya hanya menilai aspek akademik sesuai bidang yang diajarkan saja.
Kendati demikian, guru mata pelajaran lain boleh menilai aspek sosial sewajarnya. Seperti terkait kenakalan atau saat siswa ketahuan mencontek.
Demikian juga , jika pada kurikulum yang lama, berlaku sistem pembatasan. Yaitu, anak SD sampai memahami, SMP menganalisis, dan SMA mencipta.
Pada kurikulum hasil revisi ini, anak SD boleh berpikir sampai tahap penciptaan. Tentunya dengan kadar penciptaan yang sesuai dengan usia.
Jumat (5/2/2021). LaNyalla meminta agar implementasi SE ini selaras dengan kebijakan di daerah masing-masing. Kendati begitu, harus ada solusi lain yang diambil oleh Mendikbud selain menerbitkan SE tersebut.
Bahkan meminta harus ada solusi lain mengenai kriteria kelulusan, agar kasus tidak naik kelas yang mengancam ribuan siswa di beberapa daerah tak terulang lagi, karena disebabkan oleh jaringan internet yang buruk sehingga siswa tak bisa mengikuti ujian.
Oleh karena itu, sepanjang inti kurikulum sebagaimana diatas, anak didik atau siswa sudah memenuhi, maka dapat dinyatakan memenuhi kelulusan.
Tetapi ke depan, mempersiapkan kurikulum alternatif merupakan sebuah keniscayaan, jika ingin negara dan bangsa ini berprestasi di segala bidang dengan basis pendidikan profesional. (*)