Djoko Tetuko Abdullatif

Oleh : Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi.com

Dewan Pers sudah mengumumkan bahwa
3.517 wartawan dari seluruh Indonesia lolos seleksi Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku.g

Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagai penggagas akan memberikan pembekalan melalui lima kelas virtual pada hari ini.

Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers yang juga Ketua Tim Kerja FJPP mengatakan, animo jurnalis untuk mengikuti program ini sangat tinggi, terlihat dari pendaftar yang mencapai 4.963 orang sejak registrasi dibuka pada 3 Oktober 2020.

Bahkan, sampai pendaftaran gelombang pertama ditutup pada 11 Oktober peminat masih bertambah.

Memenuhi antusias jurnalis, Dewan Pera memutuskan untuk membuka pendaftaran gelombang kedua, dibuka mulai hari ini dan ditutup pada Minggu 18 Oktober

Tim Kerja FJPP yang terdiri dari perwakilan asosiasi perusahaan media dan asosiasi jurnalis konstituen Dewan Pers secara marathon melakukan verifikasi dan seleksi untuk kemudian ditentukan 3.517 peserta yang lolos.

Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku merupakan program dengan tiga kegiatan utama. Pertama, menggalakkan pemberitaan pers berperspektif perubahan perilaku guna pencegahan penularanCovid-19. Kedua, memperkaya konten berita media yang menekankan pentingnya kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.

Ketiga, melibatkan wartawan sebagai agen perubahan perilaku melalui peningkatan peran pers sebagai institusi dengan fungsi edukasi publik dalam menghadapi bencana nasional.

Fellowship jurnalisme perubahan perilaku merupakan mengembangkan profesi wartawan dalam meningktakan konsentrasi dan fokus pada masalah pemberitaan dalam memutus mata rantai pendemi Covid-19. Terutama perilaku sebagai “budaya baru” memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan, di seluruh pelosok negeri.

Tentu saja seluruh media sesuai dengan kebutuhan Dewan Pers dan Satgas Covid-19 nasional, memprioritaskan program ini. Hanya saja jangan sampai menabrak kemerdekaan pers sebagaimana amanat UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

UU Pers mengamanatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;

Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

Kalimat terakhir “… bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun”, patut menjadi perhatian supaya program ini bukan menjadikan jurnalis (maaf) seperti pekerja Dewan Pers dan Satgas Covid-19 Nasional. Sebab kalau sebagai pekerja lembaga baru itu sama saja dengan melanggar UU Pers.

Tetapi menjadi bagian garda terdepan penyampai informasi serta melakukan komunikasi lebih profesional dan proporsional, terutama bersama sama melawan Covid-19, sesuai perannya dalam perusahaan pers, itu harus dirumuskan sedemikian rupa.

Sebagaimana diketahui sekedar mengingatkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Kode Etik Jurnalistik mengamanatkan 11 point di antara 6 point di bawah sangat berkaitan sebagai fellowship perubahan perilaku melawan Covid-19, sebagai landasan menjalankan profesi, yaitu:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pemberitaan tidak berbohong dan meluruskan berita sengaja dibuat bohong, menjadi salah tugas tidak ringan. Karena jumlah pasien wafat karena terinfeksi virus Corona saja, juga terkoreksi banyak kebohongan. Inilah bagian dari perubahan perilaku melawan Covid-19. (@)