Senin, 22 Juli 2024
31 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanPercepatan Legalisasi Penguasaan Tanah Dongkrak Ekonomi dan Pembangunan

    Percepatan Legalisasi Penguasaan Tanah Dongkrak Ekonomi dan Pembangunan

    Jatim Provinsi Pertama Pelaksanaan Program Trijuang Reforma Agraria, Seluruh Bidang Tanah Jatim Ditarget Terpetakan di Tahun 2025

    SURABAYA (WartaTransparansi.com)- Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai provinsi pertama yang melaksanan program Reforma Agraria, Trijuang Pemetaan Bidang Tanah dari Jatim untuk Indonesia.

    Progrm tersebut dilaunching langsung secara virtual oleh Menteri ATR/Ka BPN RI Sofyan A Djalil bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kakanwil BPN Jatim Jonahar di Gedung Negara Grahadi.

    Gubernur Khofifah mengatakan bahwa program Trijuang dalam rangka pemetaan bidang tanah ini sangat penting dalam mendukung segala program pemerintah khususnya Jawa Timur melalui nawa bhakti satya.

    “Pola Trijuang merupakan sinergitas bidang pertanahan yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan yang dilakukan di  seluruh Indonesia dimulai dari Jawa Timur,” tegas Khofifah.

    Baca juga :  DPRD dan Pemerintah Setujui Nota Perubahan KUA PPAS APBD Jatim

    “Ketiga unsur tersebut harus bekerjasama demi terwujudnya pemetaan bidang tanah yang nantinya akan berkorelasi dengan percepatan pelayanan, dalam menunjang kemudahan berusaha/Ease Of Doing Business (EODB) dan mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan rakyat di Jawa Timur,” lanjutnya.

    Bahkan World Bank menyebutkan bahwa salah satu indikator kemudahan berusaha adalah terkait soal kepastian hukum yaitu kemudahan pengurusan aset.

    Dengan adanya sinergitas antara 3 (tiga) elemen ini, maka diharapkan akan terjadi integrasi data Pertanahan yang memudahkan pengurusan aset sehingga tercipta kepastian hukum kepemilikan aset dan kemudahan pelayanan pengurusan aset di Jawa Timur.

    Di Jatim sendiri ada sebanyak 8.501 desa dan kelurahan.  Jika seluruh elemen berkoordinasi lengkap bersama pemda dan BPN, Khofifah yakin bahwa tahun 2025 mendatang, pemetaan bidang tanah di Jatim akan rampung.

    Baca juga :  Pj. Gubernur Adhy Pastikan Jatim Siap Majukan Industri Kelapa Berkelanjutan dan Wujudkan Ekonomi Hijau

    Guna menyokong program ini, pihaknya juga akan memberikan alokasi dalam penyusunan anggaran RAPBD Jatim tahun 2021 untuk pemetaan bidang tanah ini karena mengingat urgensinya yang cukup besar. Sebab urusan pertanahan juga menyangkut kesejahteraan masyarakat.

    “Kami yakin bahwa ini bisa turun dibahas dan masuk dalam anggaran APBD tahun 2021 baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jika mengandalkan APBN saya hawatir 2025 belum tuntas. Maka kami berterima kasih pada Pak Menteri, atas Jatim yang dipilih untuk melaksanakan pemetaan bidang tanah dalam program  Trijuang,  dari Jatim untuk Indonesia. Kami yakin ini akan menjadi penguat status hukum atas penguasaan tanah dan bisa menjadi harapan baru di tengah pandemi,” kata Khofifah.(min)

    Reporter : Amin Istighfarin

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan