Djoko Tetuko Abdul Latief

Oleh : Djoko Tetuko (Pemimpin Redaksi Transparansi)

(Refleksi 60 Tahun Hari Bhakti Adhyaksa)

Di kampung-kampung jaman dulu, Jaksa lebih dikenal sebagai pejabat penegak hukum, begitu mulai dan terhormat, orang kampung memanggil dengan sebutan, “Pak Jaksa”. Dan masyarakat pun memberi penilaian lebih dalam masalah hukum, juga hormat dan patuh.

Gambaran performance singkat
jaksa di atas merupakan potret jaksa, begitu mulia di mata masyarakat sebagai aparat penegak hukum. Juga sebagai tokoh masyarakat paling terpercaya. Sekali lagi, begitu mulia dan bernilai sangat tinggi nama besar seorang jaksa atau “Pak Jaksa”.

Hari ini tanggal 22 Juli 2020, ialah hari dimana 60 tahun silam lembaga bernama Kejaksaan Agung diberi kewenangan sendiri, tidak menjadi bagian dari lembaga Kehakiman. Hari ini potret Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri , dengan penuh rasa rendah diri insyaAllah melaksanakan syukuran dengan berbagai ikhtiyar di seluruh kantor kejaksaan, tentu saja menyesuaikan model di masa pandemi Covid-19.

Dan sekedar “titip salam buat pak Jaksa”, bahwa sebagai aparat penegak hukum dengan profil begitu agung dan terpercaya, maka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa tentu saja mempunyai kewajiban melakukan introspeksi sebagai cermin diri. Sudahkah menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Atau pak Jaksa terhormat lebih banyak “memainkan” dan “memerankan” sebagai aktor tokoh hukum.

Dan tentu saja jika sebagai aktor, jangan sampai begitu dalam mencederai nurani para pencari keadilan. Sebab, jauh lebih elok dan lebih bermartabat apabila mampu menjaga nama keramat sebagai jaksa penjaga amanat masyarakat dalam menegakkan hukum dan menjaga rasa keadilan.

Mengapa demikian? Suara sumbang di luar dari masyarakat golongan awam hingga mereka warga gedongan, bahwa masih banyak para jaksa keluar dari sumpah dan janji, hanya asyik dengan “permainan dan peran” sebagai aktor hukum, sehingga sebagian masih menjalankan tugas tergantung skenario dari berbagai-bagai pesanan sutradara.

Hari ini ketika mensyukuri 60 tahun hari kelahiran lembaga tempat para jaksa bernaung, mengabdi dan bersumpah juga berjanji suci menjaga keadilan di seluruh negeri, maka hari ini adalah kesempatan mengembalikan jati diri sebagai manusia suci dengan Marwah begitu tinggi.

Sekedar “titip salam buat pak Jaksa”, bahwa
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
((1)). Melakukan penuntutan;
((2)). Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
((3)). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
((4)). Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
((5)). Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam *pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
((1)). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
((2)). Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
((3)). Pengamanan peredaran barang cetakan;
((4)). Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
((5)). Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
((6)). Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas lain pada pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Selain itu, pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Begitu luas dan sangat menentukan para jaksa dari Jaksa Agung sampai jaksa di seluruh pelosok tanah air, menerima amanat begitu strategis dalam menentukan warga negara Indonesia juga warga negara asing dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah melakukan pelanggaran terhadap hukum berbagai aktifitas terkait, apakah berhak mendapat kekuatan hukum dalam melindungi kebenaran secara hakiki, apakah juga wajib menjaga dengan penuh rasa keadilan. Hal inilah jaksa diuji sekaligus diberi pilihan menjadi pemegang amanat dengan menjaga Marwah tetap terhormat, atau mengingkari sumpah dan janji juga amanat dengan berperan sebagai aktor tokoh hukum, dengan tanpa malu mempermainkan hukum dan keadilan.

Sekedar “titip salam buat pak Jaksa”, insyaAllah menjaga harkat dan martabat, karena dengan kehebatan sebagai pembawa amanat rakyat memilih menjadi pembela kebenaran serta menjaga rasa keadilan di atas semua kepentingan, termasuk kepentingan keluarga sekalipun, maka akan selamat di dunia dan si akhirat kelak.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh
Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa Reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Hari ini ketika memperingati 60 tahun Hari Bhakti Adhyaksa, merupakan
kesempatan kembali menyerukan kepada para jaksa untuk senantiasa berupaya mengembangkan kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas, untuk menjadi insan Adhyaksa yang lebih kreatif dan inovatif, serta siap mengaktualisasikan berbagai strategi dan lompatan pemikiran baru melakukan berbagai terobosan dalam mengatasi setiap persoalan dan permasalahan guna menentukan alternatif solusi, jalan keluar pemecahan, dan tujuan akhir pencapaian yang jelas, positif, dan baik.

Momen Hari Bhakti Adhyaksa, lebih baik untuk memantapkan sekaligus mengukuhkan bahwa setiap Karsa dan Karya Nyata Kejaksaan RI tidak lain ditujukan untuk menunjukkan kehadiran Kejaksaan secara aktual. Juga
dapat mengilhami dan memotivasi sekaligus menginisiasi para jaksa untuk dapat segera turut berkontribusi dalam menghadirkan berbagai inovasi dan kreatifitas lainnya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga ke depannya institusi Kejaksaan benar-benar diinginkan, diperhitungkan, dihargai, dihormati, dan dibanggakan.

Sekedar “titip salam buat pak Jaksa”, tidak mudah mewujudkan harapan pencari keadilan dan mengaktualkan prinsip-prinsip keadilan kepada masyarakat. Tetapi menjalankan dengan sungguh-sungguh penuh pengabdian, insyaAllah akan melahirkan nilai-nilai positif. Ingat! “Memainkan peran sebagai aktor” dengan tampil apa kata sutradara akan menjadi pecundang aparat penegak hukum, dan mengkhianati nurani umat”. Tetapi, “memainkan peran sebagai jaksa sesuai amanat undang-undang, selamanya akan disanjung rakyat, umat dan masyarakat dengan penuh hormat”. (JT/berbagai sumber)