Publik tidak tahu secara terperinci, duit itu buat apa saja di tiap-tiap alokasinya? Seharusnya Pak Bupati men-declare ini biar publik tahu, lalu publik percaya, dan pada akhirnya kalau publik percaya, maka program Bupati Anas akan sukses. Itu logika pengelolaan anggaran yang sehat,” ujar aktivis muda kelahiran Penganjuran ini.
Kedua, adalah soal serapan yang relatif lambat. Dia menyoroti soal penyaluran bantuan sosial dari Pemkab Banyuwangi, terutama yang dalam bentuk bantuan pangan, yang tidak semua disalurkan secara cepat. Hal tersebut membuktikan sinkronisasi kerja antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Desa-Desa yang dibinanya tidak maksimal.
Helmi mengaku, mendapatkan informasi tahapan pencairan lambat karena belum sinkronnya data, kemiskinan maupun data masyarakat yang terdampak Covid-19 misalnya terkait pekerja seni, pariwisata, kelautan, transportasi, dan sebagainya.
Serapan yang lambat juga membuktikan bahwa politik anggaran Pemkab Banyuwangi tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Saat ini rakyat susah, tapi Pemkab Banyuwangi bergerak lambat dalam sinkronisasi data, verifikasi dan sebagainya, sehingga penyaluran dana menjadi lamban dan tak optimal,” beber Helmi.
Ketiga, sambung Helmi adalah tak adanya konsep yang jelas terkait pemulihan ekonomi. ”Sekarang ini, semua pihak sudah bersiap new normal. Tapi Pemkab Banyuwangi sangat lambat mengkonsolidasikan semua sumberdaya untuk pemulihan ekonomi. Soal pariwisata, masih sangat lambat.
Demikian pula desain pemulihan ekonomi untuk UMKM, BUMDes, dan masyarakat terdampak secara umum.
”Publik tidak tahu Pemkab Banyuwangi ini mau ngapain untuk pulihkan ekonomi, mau ngapain sambut new normal. Semuanya tidak jelas, berapa alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi, program dan kerjanya pun tidak konkrit,” pungkas Helmi. (Yin).
