“Sebagai anggota Pleno dan Ex officio yang merupakan anggota DKS, ternyata tidak pernah difungsikan termasuk saat musyawarah tidak dilibatkan sama sekali,” kata Kepala Disbudpar Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, Jumat (3/1/2020).
Namun demikian, Antiek memastikan, bahwa pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan, pengembangan serta fasilitasi seni dan budaya melalui program dan kegiatan di dinas teknis terkait. Dinas teknis tersebut, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
“Kalau DKS dalam hal ini memiliki program dan perencanaan yang jelas serta realistis terkait kegiatan dan membutuhkan dukungan anggaran pemerintah kota, maka mereka bisa mengajukan ke pemkot sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (wt)
