MUNAS X Partai Golkar, tepatnya tanggal 3 sampai 5 Desember 2019, telah berakhir. Hasilnya Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian dalam kabinet Presiden Joko Widodo) terpilih secara aklamasi untuk periode 2019-2024. Berikut wawancara Transparansi dengan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak,SH, merangkap Ketua FPG DPRD Jatim dan Sekretaris DPD l Partai Golkar Provinsi Jatim.
Golkar Jatim adalah provinsi pertama yang mendukung Airlangga dengan 100 % , lalu Munas hasilnya malah aklamasi. Apa komentar Anda ?
Betul ! DPD Partai Golkar Provinsi Jatim memberikan dukungan penuh kepada pak Airlangga Hartarto. DPD l dan 38 DPD ll sudah sepakat dan komitmen. Lalu mendeklarasikan secara resmi. Selanjutnya, dalam perkembangan menjelang Munas, ternyata langkah yang dilakukan Jatim mendapat dukungan provinsi lain.
Hingga H-1 pembukaan Munas, hampir seluruh provinsi, arahnya sudah ke Airlangga. Pada saat Munas berlangsung, dari pemandangan umum 34 provinsi beserta Ormas pendiri dan Ormas yang didirikan semua memberikan dukungan penuh terhadap Airlangga Hartarto.
Ya, otomatis ini menjadi aklamasi karena dari 558 suara, tidak ada satupun yang memberikan pendapat lain, kecuali hanya untuk Airlangga Hartarto.
Iklim Ini bagus. Artinya, bahwa musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas bangsa indonesia, sangat kental dalam Munas Golkar 2019. Demokrasi itu muaranya harus musyawarah mufakat.
Di Golkar ya seperti itu.Tetapi Golkar sebagai partai politik memberikan ruang untuk berdinamika dan berdinamika itu boleh dan itu wajar wajar saja. Saya pikir apa yang dilakukan di Munas kemarin dengan dukungan penuh, aklamasi, itu salah satu bentuk kedewasaan partai Golkar sebagai partai modern.
Munas menghasilkan banyak keputusan. Diantaranya mengutamakan kader dalam Pilkada serentak 2020 dan tanpa mahar. Penjelasannya seperti apa ?
Betul seperti itu. Tetapi tidak berarti bahwa itu kemudian diterima sertamerta dan dilaksanakan secara utuh. Karena ada syarat bagi calon. Kita harus memperhatikan aspek popularitas dan elektabilitas serta logistik yang dimiliki calon. Logistik dalam arti bahwa kemampuan dia juga untuk bisa menyelenggarakan pembiayaan terhadap para saksi di TPS. Golkar tidak ada mahar dan tidak ada pungutan pungutan dalam pilkada ini. Tapi bagi calon yang mempunyai mimpi menjadi kepala daerah setidaknya tiga syarat ini harus dia miliki.
Pertama popularitas, elektabilitas termasuk di dalamnya akseptabilitas. Kesemuanya harus terukur. Itu penting karena ada orang popularitasnya tinggi tetapi elektabilitasnya rendah. Seseorang yang populer itu kan bisa dimaknai dengan dua hal.
Pertama orang itu populer karena kebaikannya atau orang itu populer karena ketidakbaikannya. Nah kalau dia populer karena ketidakbaikannya tentu elektabilitasnya menjadi rendah tapi kalau dia populer karena kebaikannya mungkin elektabilitasnya akan tinggi.
Lalu elektabilitas itu akan diikuti dengan akseptabilitas, kemampuan serap masyarakat untuk memilih dia (calon). Dan terakhir adalah logistik. Partai tidak mungkin membiayai calon. Calon mesti menghitung jumlah TPSnya (biaya saksi), sosialisasi dan biaya kampanye. Partai tidak punya uang.
Amanat Munas menegaskan bahwa kesiapan logistik harus ditunjukkan secara tertulis, terbukti lewat otorisasi bank bahwa uang itu ada. Baru rekomendasi itu dikeluarkan. Kalau semua persyaratan itu ada, maka Partai akan melihat lagi masing masing calon, yang disebut kader tadi. Jadi memang tidak serta merta.
Golkar mengutamakan kader tetapi kader itu juga harus mengikuti tiga syarat tadi yaitu populer kemudian elektabilitasnya tinggi dan juga punya kemampuan logistik.
Munas mengamanatkan 6 bulan untuk Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota ?
Substansi yang ingin kita dapatkan sebenarnya bahwa mulai DPP, Provinsi maupun Kabupaten/Kota berlaku linier. Itu berlaku sama sehingga setiap habis pemilu, selesai pelantikan presiden, maka dilaksanakan Munas dan setelah itu langsung dilaksanakan Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Nah sekarang ini kan kondisinya semua daerah tidak sama berakhir masa jabatannya. Saya pikir ini tidak ada kendala karena cepat atau lambat pun seorang dalam hitungan waktu masa bakti DPD ll kabupaten/kota rata rata tinggal setahun semua, 2021.
Kalaupun ada satu dua mundur di tahun 2022, tetapi 90% tahun 2021. Karena mereka rata rata Musdanya di tahun 2016 yang lalu yang berakhir pada tahun 2021. Saya pikir kalau waktu Cuma setahun kan tidak sulit untuk menyesuaikan.
Di Munas, semua Pemegang suara menyuarakan Airlangga Capres 2024. Menurut Anda ?
Secara etika kita belum waktunya bicara calon capres dari partai Golkar, walaupun kita secara moril mencita citakan Airlangga Capres. Karena apa, ya karena pak Airlangga itu adalah pembantu presiden. Jangan sampai kemudian orang akan memberikan penilaian negatif terhadap seluruh kinerja Airlangga seolah olah dianggap bagian dari pada “personal branding” untuk jadi capres. Itu tidak bagus.
Apalagi Presiden Jokowi sudah mengatakan tidak ada visi misi menteri yang ada visi misi Presiden. Jadi terlalu dini atau terlalu cepat kita menteriakkan capres.
Menurut saya kurang pantas, apalagi kalau kemudian didengar oleh pak Joko Widodo, karena pak Airlangga adalah pembantu pak Joko Wiodo. Tentu kita tidak ingin kemudian feedback atau respon yang kita dapat dari tetangga kanan kiri kurang bagus, atau mungkin malah di katakan bahwa Airlangga Hartarto memanfaatkan jabatan menteri untuk mengkampanyekan diri sebagai capres.
Kita tidak mau mendapat stigma negatif seperti itu, jadi rasanya belum waktunya kita berbicara Airlangga capres. Jadi, Munas X telah memberikan mandat kepada Airlangga untuk menentukan tentang capres dan berkoalisi dengan partai mana.
Apa harapan Anda terhadap Golkar kedepan ?
Ada waktu yang cukup panjang 5 tahun untuk melakukan konsolidasi organisasi melalui tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Kita berharap putusan putusan penting bisa dilahirkan oleh kepengurusan dibawah kepemimpinan Airlangga, dan bisa dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota. Kami sangat berharap besar Golkar menjadi Partai yang modern.
Ketika kita bermusda, kita berharap bisa memilih pemimpin yang betul betul linier, tegak lurus dengan ketua umum Airlangga yang mau memberikan waktunya, pikirannya, tenaga dan biaya dan semuanya untuk partai Golkar.
Kelak partai Golkar Provinsi Jatim bisa sekualitas Zainudin Amali karena beliau sudah terbukti 13 kursi di DPRD Jatim. (min)