“Di saat banyak negara mengalami banyak diskonten stabilitas politik, di Indonesia bisa cukup terjaga. Dan pada saat banyak negara melakukan proteksionisme, Indonesia bisa menjadi koordinator bagi perundingan ASEAN dan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi Indonesia dan CEPA dengan Korea,” tegasnya.
Menurut Jokowi, komitmen Indonesia jelas, dalam 5 tahun ke depan iklim investasi akan makin menarik, penyederhanaan aturan dan penyederhanaan birokrasi juga akan terus dilakukan, dan pada saat yang sama Presiden menekankan bahwa investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja.
Presiden juga menekankan bahwa investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar namun juga menjadikan Indonesia sebagai hub produksi. “Tahun ini segera kita akan melakukan apa yang namanya Omnibus Law memangkas kira-kira 70 sampai 74 undang-undang secara bersamaan. Dengan Omnibus Law ini kita harapkan nanti semua peraturan-peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja, yang menghambat investasi akan bisa disederhanakan, dan juga pemangkasan birokrasi yang semakin simple sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat,” terangnya.
Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyampaikan, bahwa untuk menyelesaikan setiap masalah investasi di Indonesia, sekarang ini setiap masalah bisa disampaikan langsung kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
“Saya kira kemarin kita sudah menyelesaikan setelah mengangkat Kepala BKPM, salah satunya adalah masalah pembebasan lahan di Lotte, di Cilegon, diselesaikan oleh Kepala BKPM yang baru,” katanya seraya menambahkan, kalau ada masalah yang lain agar disampaikan kepada Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM), akan diselesaikan masalahnya,” kata Jokowi seraya menambahkan, memang tugas Kepala BKPM sekarang adalah mengawal realisasi investasi sampai investasi itu mulai groundbreaking. (wt)
