“Banyak orang Rohingya mengatakan bahwa mereka ingin kembali ke Myanmar selama mereka tidak menderita pelecehan, penghinaan, dan kekejaman yang sama yang pernah mereka alami di masa lalu,” kata Ganguly.
Sementara itu Kepala Eksekutif Fortify Rights, Matthew Smith menyebut bahwa menjalankan repatriasi sekarang merupakan tindakan gegabah dan tidak aman. “Pemerintah harus fokus pada memastikan pertanggungjawaban atas kekejaman massal, mengembalikan hak kewarganegaraan Rohingya, dan mengakhiri perampasan hak asasi manusia dasar yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine.”
Senada, Organisasi Rohingya Burma di Inggris mengatakan pemerintah Myanmar tidak mengambil langkah-langkah untuk memastikan Rohingya yang kembali tidak lagi menghadapi kekerasan dan diskriminasi di negara mayoritas Buddha itu.
“Komunitas internasional terus mengatakan bahwa harus ada pengembalian yang aman, sukarela dan bermartabat, tetapi tidak melakukan apa pun untuk menekan [Penasihat Negara Myanmar] Aung San Suu Kyi untuk mewujudkannya,” kata Tun Khin, presiden organisasi tersebut.
Ia menambahkan, pengembalian yang aman, sukarela, dan bermartabat ditandai dengan pemberian kewarganegaraan penuh, mengakhiri diskriminasi, dan keadilan serta akuntabilitas. “Seperti membawa Burma (Myanmar) ke Pengadilan Kriminal Internasional,” ujarnya. (wt)
