LABUHA – Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, yang tersebar dan terbatas akses transportasi, menjadi tantangan dalam pendataan untuk memperoleh angka dan informasi yang akurat.
Agus Wibowo, Plh. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB dalam rilisnya mengatakan, situasi wilayah terdampak gempa tersebar di kepulauan. Terbatasnya komunikasi dari daerah terdampak serta desa-desa pesisir yang dibatasi oleh tutupan luasnya hutan dan tidak adanya jalan darat lintas kecamatan, adalah tantangan yang dihadi tim,” katanya.
Dengan permasalahan tersebut, jelasnya, tim dari Direktorat Penanganan Pengungsi BNPB memberikan pendampingan dalam pendataan selama masa tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Halmahera Selatan.
Pendataan tersebut diaplikasikan dengan membentuk tim pendataan multisektor OPD Pemerintah Kab. Halmahera Selatan (Halsel) dengan didampingi Tim Direktorat Penanganan Pengungsi BNPB.
Delapan tim yang dibentuk ditempatkan di wilayah yang terkena dampak selama empat hari, dimulai pada Selasa 23 Juli 2019. Komposisi anggota setiap tim terdiri dari dinas-dinas di Pemerintahan Daerah Kab. Halmahera Selatan seperti DINSOS, DINKES, DIKBUD, DISPERKIM, PUPR, BAPPEDA dan DUKCAPIL serta dibantu oleh TNI/POLRI.
