Sehingga kinerja BUMD dapat lebih meningkat dan kegiatan pembinaan serta pengawasan pemda kepada BUMD lebih optimal.
“Pada akhirnya diharapkan hal ini dapat mendorong peningkatan setoran dividen BUMD kepada pemerintah daerah,” katanya.
Sedangkan terkait pengaturan anak perusahaan BUMD, Khofifah mengatakan, bahwa nantinya anak perusahaan yang dibentuk BUMD dilarang untuk membentuk anak perusahaan lagi. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dapat lebih intensif melalui konsolidasi dengan induknya.
Ia mencontohkan, pendirian anak perusahaan akan lebih diperketat persyaratannya. Minimal kepemilikan sahamnya 70 persen dan sebagai pemegang saham pengendali. Lalu laporan keuangan BUMD tiga tahun terakhir harus dalam keadaan sehat. Selain itu juga harus memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
“Dengan adanya pengaturan anak perusahaan yang dilarang untuk mendirikan anak perusahaan lagi, BUMD dapat lebih konsentrasi dengan bidang usahanya dan tidak terbebani dengan cucu maupun cicit perusahaan yang tidak terkontrol,” jelasnya. (min)
