Perjuangan Anda saat ini, mungkin berdarah-darah. Sebab, tak saja mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Lebih dari itu, Anda pun pasti mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Yang menjadi pertanyaan, program apa yang sudah Anda tawarkan dan janjikan kepada masyarakat di Dapil Jatim I, jika Anda lolos ke Senayan ?
Sebagai Caleg, saya tidak bisa menawarkan program saya pribadi, tetapi program partai (PKB), Terutama mendorong kaum marginal, yang sebagian besarnya adalah warga Nahdliyin, untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih maju & lebih sejahtera. Meskipun demikian, sebagian besar pemilih di Jatim 1 mengenali keaktifan saya selama menjadi anggota DPR RI beberapa waktu lalu, saya kira itu cukup memberikan harapan.
Ketika Anda harus sibuk berjibaku dan konsentrasi penuh dalam Pileg, bersamaan itu, muncul dorongan dari warga Nahdliyin, agar Anda siap dicalonkan menjadi Wali Kota Surabaya tahun 2020. Ini bukan keniscayaan, tetapi kepercayaan yang sangat luar biasa, mengingat dukungan tersebut juga sudah ‘direstui’ oleh Ketua Umum DPP PKB. Bagaimana Anda bisa mengolaborasi langkah, antara kepentingan Pileg dan calon Wali Kota Surabaya tahun 2020?
Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai maupun kandidat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu maupun UU terkait Pilkada. Jadi saya tinggal mengolaborasi dan mengikhtiarkan, bagaimana syarat-syarat itu bisa dipenuhi.
Bagaimana Anda menerjemahkan ‘tantangan’ Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, agar Anda bisa merebut kursi Wali Kota Surabaya ?
Yang pertama, saya berusaha benar-benat memahami visi dan misi Ibu Khofifah dan Pak Emil sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat nantinya dan bagaimana implementasinya di Surabaya.
Kedua, semaksimal mungkin meningkatkan komunikasi dan pemahaman tentang Surabaya dan warganya, berikut tantangan dan kekuatannya.
Ketiga, meningkatkan basis legitimasi dan pemenuhan syarat-syarat.
Selebihnya mengalir saja, karena apapun, yang terpenting adalah kemauan dan kebutuhan warga Surabaya akan masa depannya dan kepemimpinan yang dianggap sesuai.
Selama ini, bagaimana Anda melihat gaya kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini dalam membangun Kota Surabaya ?
Saya bukan orang yang pandai menilai orang, apalagi pemimpin seperti Bu Risma. Yang jelas, beliau dipilih 86 % pemilih Surabaya. Tapi, bagaimanapun juga kepemimpinan beliau harus berakhir di 2020 dan keberlanjutan estafet kepemimpinan di Surabaya adalah keniscayaan, dan tantangan yang dihadapi juga berkembang.
Jika nanti rekomendasi calon tunggal wali kota dari PKB sudah di tangan, program (visi misi) apa yang cocok Anda tawarkan kepada warga Kota Pahlawan untuk menuju sebuah perubahan dan perbaikan?
Ada banyak hal yang perlu diteruskan dan dikembangkan, namun ada banyak lain yang sangat menentukan masa depan Surabaya dan warganya yang perlu mendapat prioritas dan penanganan dengan skala yang cukup, disamping penyelarasan dengan progran nasional dan provinsi. Detilnya akan saya jelaskan pada saatnya.
Jika boleh berandai dan memilih, partai mana yang sekiranya cocok bersanding dengan PKB untuk merebut kursi L-1 Surabaya?
Saya pernah dan bisa bekerja sama dengan hampir semua partai dalam banyak hal. Bagaimana koalisi PKB ke depan, tentu perlu kita lihat perkembangan ke depan.
Deal-deal, terkadang sesuatu yang niskala atau abstrak dalam berpolitik. Namun, bisa juga nyata. Misalnya, soal mahar yang harus dipenuhi sebagai jaminan rekomendasi. Tanggapan Anda ?
Mahar politik dilarang Undang-Undang, termasuk UU terkait Pilkada. Banyak cara bekerja sama tanpa harus terjerat pelanggaran UU.
Merujuk pada para akademisi ilmu politik dan pemikir, konteks politik itu adalah proses, partisipasi, perilaku, system, legitimasi, kekuasaan, dan harus tahu seluk beluk tentang parpol. Simpelnya, politik selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kepentingan masyarakat luas, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dari situ, sebenarnya politik tidak negative. Tapi, sebagian orang beranggapan, politik itu jahat, tega, dan kotor. Pendapat Anda ?
Politik adalah ilmu, seni dan praksis pengelolaan kepentingan dan pencapaian tujuan orang seorang atau orang banyak melalui kekuasaan negara. Di dalam politik ada keutamaan-keutamaan (virtue) yang harus diperjuangkan. Jika tidak ada keutamaan yang diperjuangkan, orang akan mudah menyerah dalam berpolitik. (wetly ha aljufri)
