Surabaya – Pemberitaan terkait pengakuan salah seorang pasien miskin bernama Tressia Hermin Uneputty yang merasa diterlantarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada rupanya memantik reaksi keras Reni Astuti S,Si , Anggota Komisi D DPRD Surabaya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurutnya, penelantaran terhadap pasien adalah sebuah pelanggaran serius yang tidak boleh dilakukan pihak rumah sakit, apalagi terhadap pasien miskin. Untuk itu ia berjanji akan menindak lanjuti permasalahan tersebut agar lebih jelas.
“Apapun alasannya tetap tidak diperbolehkan. Namun demikian nanti akan saya chek kebenarannya ke rumah sakit sekaligus pasiennya untuk mengetahui kejelasan kronologinya,” kata Reni.
Sementara itu Tressia Hermin Uneputty yang dikonfirmasi Koran Transparansi di tempat kosnya di Jalan Sememi Jaya 1C mengaku tidak diberi makan dan gizi yang baik oleh pihak RS BDH karena tidak mampu membayar biaya persalinan sebesar Rp12 juta.
Surat Keterangan Tanda Miskin yang telah diurusnya bahkan ditolak oleh manajemen RS BDH. “Saya tidak diberi makan dan gizi yang baik oleh pihak RS BDH dengan alasan untuk menekan ongkos biaya persalinan lantaran saya tidak mampu bayar,” katanya.
Lanjut Tressia, dirinya memang sudah menjadi peserta BPJS tapi memiliki tunggakan sebesar Rp3.315.000. Dia berusaha membayarnya akan tetapi pihak BPJS memintanya agar melunasi seluruh tunggakannya terlebih dulu.
“Dari mana uang sebanyak itu mas, untuk makan dan sewa kos saja kami sudah kesulitan,” kata perempuan yang masih tercatat sebagai warga Candi Lontar Kulon 3 Nomor 24 tersebut.
