SURABAYA, Wartatransparansi com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penerapan creative financing yang tidak menambah beban masyarakat serta perubahan mindset birokrasi untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Jatim Retreat 2026 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/1).
Kegiatan yang diikuti 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik ini dinilai menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat komitmen bersama di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.
Khofifah menyoroti terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD yang membawa tiga mandat utama, yakni penguatan tata kelola belanja, optimalisasi sumber pendanaan kreatif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang terukur. Menurutnya, creative financing bukan sekadar alternatif pembiayaan, melainkan strategi kepemimpinan dan tata kelola untuk mengombinasikan APBD dengan sumber non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan patuh regulasi.
Ia menjelaskan tiga kunci membangun creative financing, yaitu mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif, serta menggeser orientasi dari sekadar revenue ke profit dan dari spending or earning menjadi spending and earning. Optimalisasi aset daerah, khususnya lahan milik Pemprov Jatim melalui skema KSO, disebut sebagai peluang konkret, termasuk pengembangan sektor perikanan seperti pemanfaatan Grand Parent Stock.
Selain pembiayaan, Khofifah menekankan efektivitas layanan publik hingga tingkat UPT, percepatan perizinan, dan pengendalian belanja. “Birokrasi harus bergeser dari penghabis anggaran menjadi pencipta nilai dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Jatim Retreat 2026 juga menghadirkan Guru Besar ITS Prof. Mohammad Nuh yang menekankan penguatan kepemimpinan dan followership, serta pentingnya mengarahkan BUMD dari revenue oriented menjadi profit oriented guna memperkuat APBD Jawa Timur. (*)
