Bupati Pamekasan Apresiasi Pembangunan 13 RTLH di Palengaan Tanpa Gunakan APBD

Bupati Pamekasan Apresiasi Pembangunan 13 RTLH di Palengaan Tanpa Gunakan APBD

PAMEKASAN, WartaTransparansi.com – Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pembangunan 13 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Palengaan yang dilakukan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Apresiasi tersebut disampaikan saat kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang digelar di Pendopo Kecamatan Palengaan, Selasa (3/3/2026). Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Sukriyanto, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam sambutannya, Kholilurrahman mengucapkan terima kasih kepada Camat Palengaan yang dinilai mampu menghadirkan solusi kreatif di tengah keterbatasan anggaran daerah. Sebanyak 13 RTLH berhasil dibangun melalui dukungan berbagai pihak tanpa menggunakan dana APBD.

“Alhamdulillah, di tengah tantangan ini Pak Camat Palengaan bisa membangun 13 rumah tidak layak huni tanpa mengganggu APBD. Ini kerja luar biasa karena dilakukan dengan menggalang dukungan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan rumah bagi masyarakat pra sejahtera umumnya bergantung pada kemampuan APBD. Namun, langkah yang dilakukan Camat Palengaan menunjukkan bahwa pembangunan tetap dapat berjalan melalui kolaborasi dan pendekatan yang tepat kepada para pengusaha maupun elemen masyarakat lainnya.

“Kalau pakai APBD semua orang bisa. Tetapi mendapatkan sokongan dari para pengusaha itu tidak mudah jika pendekatannya tidak tepat. Ini patut dicontoh,” tambah mantan anggota DPR RI tersebut.

Bupati berharap terobosan serupa dapat diikuti oleh camat lain di wilayah Kabupaten Pamekasan agar pembangunan lebih merata, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di tingkat kecamatan.

Dalam kesempatan itu, Kholilurrahman turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila pelayanan pemerintah daerah belum sepenuhnya maksimal akibat keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti membangun.

“Di tengah keterbatasan, kita tidak boleh putus asa. Bersama kepala desa dan seluruh elemen masyarakat, kita harus tetap semangat membangun dengan apa yang kita miliki,” pungkasnya.

(sal/ais)