Hal itu dikemukakan Menpar  saat dialog terkait pariwisata pada Jambore Pokdarwis dan HPI di Provinsi Banten, yang dilaksanakan di Pandeglang, Banten, Selasa (12/2/2019). Ia berjanji memberikan dukungan khususnya bagi acara-acara yang diinisiasi oleh masyarakat lokal atau pemda.

“Bila biasanya Kemenpar hanya mendukung eventyang termasuk ke dalam 100 Calendar of Event, maka khusus untuk Selat Sunda, kami juga akan mendukung local event,” jelas Menpar.

Dukungan Kemenpar tersebut dimaksud untuk mempercepat kebangkitan pariwisata di Selat Sunda serta memberikan kepastian keamanan kepada wisatawan.

Tagline “Selat Sunda Aman” bahkan diminta untuk digunakan secara konsisten pada program-program pariwisata.  “Saya minta untuk program kita konsisten menggunakan taglineSelat Sunda Aman,” ujar Menpar.

Belajar dari erupsi Gunung Agung dan Gempa Lombok, status destinasi Banten pasca-tsunami juga tidak ditetapkan sebagai darurat. Penetapan status darurat di tempat wisata yang terkena dampak bencana, diakui Menpar memiliki pengaruh yang tidak baik, karena negara-negara asing dapat memberikan travel advice kepada warganya.

Ia mencontohkan penetapan status darurat sempat dilakukan di Bali pasca-erupsi Gunung Agung.  Saat itu, Bali kehilangan pemasukan hingga satu miliar dolar AS dan satu juta wisatawan mancanegara (wisman).