SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Jadi ke-80 pada 12 Oktober 2025 dengan penuh semangat kebersamaan. Tahun ini, peringatan mengusung tema “Jatim Tangguh Terus Bertumbuh” yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat untuk terus bangkit, tangguh menghadapi tantangan, serta tumbuh menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Dr. Kodrat Sunyoto menyatakan usia ke-80 adalah momentum penting untuk meneguhkan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029, dengan visi “Bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.”
“Delapan puluh tahun adalah usia yang matang bagi Jawa Timur untuk melangkah lebih kuat. Kita ingin seluruh masyarakat menikmati hasil pembangunan secara merata, dari ujung barat hingga kepulauan,” ujar Kodrat Sunyoto, anggota DPRD Jawa Timur kepada media ini di Gedung DPRD Jawa Timur sebelum Rapat Paripurna, Minggu (12/10/2025).
Meski banyak capaian positif, Pemprov Jawa Timur masih dihadapkan pada sejumlah persoalan strategis. Di antaranya ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya angka kemiskinan, pengangguran akibat PHK, serta pernikahan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi.
Mutu pendidikan dan layanan kesehatan juga belum merata, terutama di wilayah kepulauan. Berdasarkan capaian 11 Indeks Kinerja Utama (IKU) 2024, indikator pemerataan seperti Indeks Theil dan Indeks Gini belum memenuhi target.
“Pemerataan pembangunan menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada wilayah di Jawa Timur yang tertinggal. Kami akan fokus memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah kepulauan,” tegas Kodrat.
Kemampuan Fiskal Menurun, Kemandirian Jadi Kunci
Tantangan besar lainnya adalah menurunnya kemampuan fiskal daerah akibat perubahan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah. Pada tahun anggaran 2025, kemampuan fiskal Jawa Timur berkurang lebih dari Rp4 triliun karena pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kondisi ini diperkirakan berlanjut pada tahun 2026 dengan pengurangan Transfer ke Daerah sebesar Rp2,8 triliun. Untuk itu, Pemprov Jatim menyiapkan langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat tata kelola keuangan berbasis kinerja.
“Kita harus mandiri secara fiskal. Pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga BUMD harus menjadi penggerak ekonomi daerah. Inovasi keuangan daerah menjadi keharusan, bukan pilihan,” jelasnya
Optimisme Menuju “Gerbang Baru Nusantara
Meski menghadapi tantangan berat, optimisme tetap menyala. Dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, Jawa Timur diyakini mampu terus tumbuh dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
