SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Begitu pentingnya warga tertib administrasi kependudukan (Adminduk) agar berbagai program dapat tepat sasaran. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga dengan tertib adminduk adalah layanan publik hingga bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Untuk itu, Pemkot Surabaya mengimbau dan mengingatkan agar warga tertib adminduk. “Benefit yang bisa dirasakan secara langsung masyarakat ketika tertib adminduk itu adalah intervensi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, bisa tepat sasaran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, Jumat (3/10/2025).
Eddy menjelaskan, penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini berbasis domisili sesuai kartu keluarga (KK) dan KTP. Jika data tidak sesuai, bantuan bisa dibatalkan.
“Kemarin Kementerian Sosial ketika akan memberikan PKH itu akan dilakukan survei di lapangan. Ketika nama tersebut di alamat tersebut tidak ada, itu akan dibatalkan, itu akan dicoret,” ujarnya.
Menurut Eddy, pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan masih ditemukan data fiktif penerima bansos. Hal itu disebabkan karena alamat yang tercantum di KK tidak sesuai dengan domisili sebenarnya.
“Makanya kami sampaikan kepada warga Kota Surabaya, misalnya alamatnya di Rungkut tapi sekarang mereka pindah atau kos di Tambaksari, kita arahkan mereka untuk pindah ke domisili yang saat ini,” jelasnya.
Eddy mencontohkan, dalam kasus penanganan stunting, ditemukan data anak dengan alamat yang tidak sesuai kenyataan. “Ketika dicek itu enggak ada, tetangganya enggak tahu. Akhirnya intervensi gizi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak bisa dilakukan,” katanya.
Selain untuk bansos, Eddy mengungkapkan bahwa data kependudukan juga menjadi dasar program pendidikan. Salah satunya dalam program program “satu keluarga miskin, satu sarjana”. “Jika data keluarga tidak valid, maka program bisa salah sasaran,” terangnya.
