SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Pemkot Surabaya mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 sebesar Rp12,354 triliun. Salah satu faktor penyebab dari pengajuan ini, karena opsen pajak menurun mencapai angka Rp600 miliar.
Dokumen nota keuangan P-APBD disampaikan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (13/8/2025).
Dokumen tersebut mencakup nota keuangan atas Rancangan P-APBD Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD 2025. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menyerahkan langsung dokumen nota keuangan P-APBD kepada pimpinan DPRD Surabaya.
Eri menjelaskan, bahwa P-APBD 2025 diperlukan karena salah satunya disebabkan faktor penurunan belanja opsen pajak sekitar Rp600 miliar. Penurunan tersebut di antaranya mencakup bagi hasil Opsen (Pungutan Tambahan Pajak) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Karena seperti kita tahu, belanja opsen kita turunnya sekitar Rp600 miliar. Jadi itu belanja opsen yang dari kita seperti pembagian PKB dan lain-lain, turunnya Rp600 miliar,” ujar Eri usai sidang paripurna.
Meski terjadi penurunan, Wali Kota Eri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di tahun 2025 tidak boleh terhenti. Karena itu, Pemkot Surabaya bersama DPRD, sepakat mengajukan pembiayaan alternatif kepada Bank Jatim sebesar Rp452 miliar.
“Alhamdulillah dengan pembiayaan itu, maka infrastruktur tidak akan pernah berhenti pembangunannya. Karena infrastruktur ini adalah penggerak dari ekonomi,” katanya.
Dalam P-APBD 2025, Eri juga mengungkap bahwa porsi belanja fungsi infrastruktur tetap sekitar 47,74 persen atau setara dengan tahun sebelumnya. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk fungsi kesehatan 20,35 persen dan fungsi pendidikan 20,91 persen.
“Kalau kesehatan tidak ada mandatory spending, tapi kita memberikan untuk seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang bersifat sosial itu tidak bisa kita hentikan,” jelasnya.
Eri menyebut bahwa pembiayaan alternatif bukan semata-mata untuk menutup kekurangan pembiayaan fungsi infrastruktur 47,74 persen. Tetapi, pembiayaan tersebut untuk memastikan program pembangunan di Surabaya tetap berjalan meski pendapatan opsen pajak menurun.
