“Ketika belanja opsen berkurang, maka otomatis tidak ada pekerjaan. Berarti otomatis kita harus berani melakukan pelaksanaan pekerjaan tapi tidak mengganggu APBD,” tegasnya.
Dia pun memastikan pembiayaan itu akan dilunasi sebelum masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya berakhir pada tahun 2030. “Saya pastikan bahwa pembiayaan itu harus selesai di tahun 2029, sebelum saya berakhir di tahun 2030,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan opsen pajak sekitar Rp600 miliar, membuat APBD 2025 hanya tersisa Rp11 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, belanja yang bisa digunakan hanya sekitar Rp1,75 triliun karena sebagian besar terserap untuk mandatory spending maupun fungsi kesehatan dan pendidikan. “Belanja kita dari Rp12 triliun, yang bisa kita lakukan cuma Rp1,75 triliun,” paparnya.
Bahkan, Wali Kota Eri mengungkap jika di tahun 2025, beban belanja pegawai Pemkot Surabaya juga meningkat akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Yang awalnya kita Rp3 triliun, tambahannya buat PPPK saja Rp3,4 triliun,” katanya.
Meski demikian, Eri menegaskan bahwa di tahun 2025, Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat tidak akan mengurangi program pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan warga.
“Tidak ada langkah surut bagi kita untuk tidak menjalankan APBD, bagaimana kesejahteraan warga itu terwujud dengan infrastruktur agar pergerakan ekonominya meningkat,” jelasnya.
Terkait progres proyek yang dibiayai melalui pembiayaan alternatif, Eri memastikan jika sebagian besar sudah berjalan. Beberapa kegiatan itu mencakup pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur, hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
“Pembiayaan di 2025 fisiknya harus selesai di tahun 2025,” katanya.
Dengan sisa waktu empat bulan menuju akhir tahun 2025, Eri menyatakan bahwa sebagian besar pekerjaan Infrastruktur telah berjalan. Seperti di antaranya pemasangan PJU, pembangunan saluran diversi Gunungsari hingga peningkatan Jalan Wiyung.
“Itu sudah kita lakukan semuanya, tinggal pembayaran dan pelaksanaan di beberapa fisik. Tapi yang pasti, semua APBD yang pembiayaannya itu di tahun 2025, maka fisiknya selesai di tahun 2025,” tandasnya. (*)
