“Penertiban ini untuk memastikan keberadaan dan domisili warga agar data sosial ekonominya benar-benar valid,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan menegaskan bahwa pembaruan DTSEN memiliki manfaat strategis karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis, terutama bagi pekerja sektor informal yang pendapatannya dapat berubah cepat.
Ia menyebut, ke depan pembaruan data akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan oleh BPS Pusat, sementara BPS Kota Surabaya mengawal kualitas dan validitas data di lapangan.
“Bisa saja sebelumnya berada di desil 7, sekarang turun ke desil 6 atau bahkan desil 1. Karena itu updating ini penting agar program bantuan tidak salah sasaran dan meminimalkan inclusion error maupun exclusion error, termasuk pada PBI,” terang Arief.
Dukungan terhadap percepatan ini juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Ia mengapresiasi penurunan angka KK yang belum terkonfirmasi menjadi 181 ribu.
“Ini kerja luar biasa dari teman-teman ASN yang turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Yona juga menekankan pentingnya kolaborasi RT/RW dalam menyosialisasikan pengecekan data kepada warga. Menurutnya, sebagai pilot project nasional dan percontohan bagi 37 kabupaten/kota di Jawa Timur, Surabaya harus mampu menunjukkan keberhasilan dalam pemutakhiran data sosial ekonomi.
“Kami optimistis dengan dukungan aplikasi dan partisipasi masyarakat, sisa 17 persen ini bisa segera dituntaskan sebelum 31 Maret. Data yang akurat adalah fondasi pembangunan yang tepat sasaran,” tukasnya. (*)
