SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Pemkot Surabaya menggelar High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital (TP2ED), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pertemuan bertema “Sinergi Kebijakan Pengendalian Inflasi, Digitalisasi Transaksi, dan Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Kota Surabaya” tersebut berlangsung di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (15/12/2025).
Wali Kota Eri Cahyadi memimpin langsung jalannya diskusi sekaligus menyampaikan paparan utama. Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda Kota Surabaya serta para pemangku kepentingan strategis, di antaranya Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur, dan mitra terkait lainnya.
Sejumlah narasumber dari Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, serta institusi teknis seperti Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, dan perwakilan perguruan tinggi turut memaparkan berbagai isu strategis.
Materi yang dibahas mencakup evaluasi inflasi akhir tahun, proyeksi pertumbuhan ekonomi, pengawasan distribusi bahan pangan, hingga strategi menjaga ketahanan pangan daerah.
Wali Kota Eri menjelaskan, rapat koordinasi ini menjadi forum penyatuan langkah seluruh tim strategis, mulai TPID, TP2DD, TPAKD, hingga tim percepatan ekonomi. Seluruh inisiatif tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tujuan akhir mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.
“Fokus utama yang ditekankan adalah inflasi dijaga melalui implementasi digitalisasi yang terintegrasi dengan peningkatan akses keuangan daerah. Akses keuangan ini penting untuk menopang permodalan pedagang dan pelaku UMKM. Ketika seluruh elemen bergerak sinergis, pertumbuhan ekonomi akan tercapai,” jelasnya.
Ia menambahkan, pertemuan ini menjadi langkah awal yang akan ditindaklanjuti dengan rapat lanjutan guna mengevaluasi output dan outcome masing-masing tim. Evaluasi tersebut akan menentukan langkah konkret ke depan, mengingat seluruh tim saling menunjang.
“Dalam pengendalian inflasi, misalnya, digitalisasi harus terintegrasi dengan data kebutuhan komoditas yang tercantum dalam indeks dan neraca komoditas. Data tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pemenuhan kebutuhan pasar,” imbuhnya.
Dengan mengetahui secara pasti lokasi kulakan atau pengambilan barang, dan identitas produsen, aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dapat memastikan ketersediaan barang di lapangan.
“Ini merupakan upaya mempertemukan data dengan pelaku di lapangan,” ujarnya.
