KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Guru Besar Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Prof. Dr. Mhd. Halkis, M.H., meluruskan pandangan kritis mahasiswa yang menilai sistem kekuasaan Indonesia saling menyandera. Menurutnya, sistem negara Indonesia sejatinya telah ideal berlandaskan Asas Integralistik, sementara persoalan muncul karena aktor-aktor negara tidak menjalankan prinsip ideal tersebut. Penegasan itu ia sampaikan dalam Workshop Pemberdayaan SEMA dan DEMA UIN Syech Wasil Kediri 2025 bertema “Pendidikan Politik Pemilihan Umum di Indonesia”.
Pernyataan Prof. Halkis muncul setelah Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN Syech Wasil Kediri, Ahmad Muchibbudin Mawardi, melontarkan kritik keras terkait praktik pembagian kekuasaan di Indonesia dalam sesi tanya jawab pada kegiatan tersebut. Mawardi menilai bahwa sistem Trias Politica tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Secara historis, kita mengadopsi Trias Politica untuk menghindari kekuasaan yang absolut. Tapi faktanya, tiga lembaga ini baik Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif saling menyandera,” ujar Mawardi, Kamis 20 November 2025.
Ia mencontohkan dugaan interogasi terhadap calon Hakim Agung atau Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat uji kelayakan di DPR. Kondisi itu, menurutnya, membuat hakim merasa tertekan padahal seharusnya netral. Dari kritik itu, Mawardi meminta pandangan Prof. Halkis terkait sistem negara yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia.
Prof. Halkis menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut Trias Politica murni sebagaimana digagas Montesquieu. “Indonesia tidak menganut Trias Politica dalam bentuk murni,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa yang diterapkan Indonesia adalah distribution of powers atau pembagian kekuasaan, di mana lembaga negara bekerja secara kooperatif, bukan terpisah secara absolut. Fondasinya adalah Asas Integralistik gagasan Soepomo, di mana negara berada di atas kepentingan golongan mana pun.
“Sistem negara Indonesia sudah ideal,” ujarnya.
Prof. Halkis menyebut fenomena saling sandera yang disebut mahasiswa merupakan ekspresi dari mekanisme checks and balances yang normal dalam sistem tersebut. Problematika muncul karena aktor negara tidak menjalankan peran sesuai prinsip konstitusional.
” Saya menganalogikannya dengan sebuah alat yang sudah ideal, namun digunakan oleh orang yang tidak ideal,” terangnya.
Selain isu ketatanegaraan, Mawardi juga mengeluhkan degradasi organisasi mahasiswa, di mana mahasiswa, menurutnya, “tidak terlalu paham betul mengenai kebijakan publik, kebijakan kampus, dan perumusan undang-undang.” Menjawab itu, Prof. Halkis menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini agar mahasiswa tidak mudah terjebak retorika tanpa pemahaman substantif.
