Selain mempertimbangkan ketersediaan fasilitas, Ajeng juga menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya tengah fokus memastikan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC). Program ini menjamin seluruh warga dapat memperoleh akses layanan kesehatan melalui BPJS maupun skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Program UHC berjalan baik, masyarakat sudah banyak merasakan manfaat layanan BPJS serta program kesehatan gratis di puskesmas. Karena itu, kebijakan saat ini lebih diarahkan untuk memperkuat sistem dan fasilitas yang sudah berjalan, bukan menambah pembangunan gedung baru terlebih dahulu,” jelasnya.
Terkait rencana ke depan, Ajeng menyampaikan bahwa pembangunan RS Surabaya Selatan tetap masuk dalam rencana jangka menengah daerah. Salah satu alternatif yang tengah dikaji adalah pelaksanaan melalui kerja sama dengan pihak swasta atau skema Build Operate Transfer (BOT).
“Kalau skema BOT memungkinkan, kami harap proyek ini bisa segera direalisasikan. Bila belum bisa terealisasi pada 2026, kami akan dorong agar bisa diwujudkan pada 2027,” ujarnya menutup pernyataan.
Dengan pendekatan ini, DPRD berharap pengembangan sektor kesehatan di Surabaya dapat terus berjalan secara berkesinambungan tanpa mengganggu prioritas lain seperti peningkatan alat kesehatan, penambahan tenaga medis, serta penguatan layanan promotif dan preventif di puskesmas. (*)
