SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Pemkot Surabaya menegaskan bahwa data administrasi kependudukan (Adminduk) bukan sekadar catatan biodata warga. Data tersebut juga menjadi dasar dalam setiap perencanaan dan kebijakan publik.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mencontohkan ketika jumlah penduduk Kota Pahlawan tercatat lebih dari 3 juta jiwa, maka jumlah tersebut harus benar-benar nyata, bukan sekadar perkiraan. Begitu pula dengan alamat warga, harus sesuai dengan domisili sebenarnya.
“Jadi data itu harus riil, harus akurat. Termasuk ketika alamat seseorang di A, ya mereka memang tinggal di situ,” ujar Eddy.
Saat ini, Eddy menyatakan, Pemkot Surabaya dalam perencanaan anggaran tahun 2025-2026 selalu menggunakan data kependudukan sebagai dasar. Hal itu sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
“Fungsi data kependudukan yang pertama adalah untuk pelayan publik. Mulai dari pajak, SIM (Surat Izin Mengemudi), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), hingga PLN. Termasuk swasta, seperti perbankan,” paparnya.
Sedangkan fungsi kedua adalah untuk perencanaan pembangunan. Eddy mengungkap bahwa Pemkot Surabaya memetakan wilayah padat penduduk untuk kemudian menentukan kebijakan yang tepat. “Nah, ketika kepadatan penduduk ada di salah satu sisi, apa yang harus dilakukan, termasuk mengurai kemacetan, menanggulangi banjir dan sebagainya,” jelasnya.
Fungsi ketiga adalah alokasi anggaran. Eddy menegaskan bahwa anggaran tidak bisa digeneralisasi untuk semua wilayah. Misalnya, jika angka kemiskinan tinggi di kecamatan tertentu, maka intervensi anggaran akan diprioritaskan di sana. “Misal ternyata kemiskinan paling tinggi di kecamatan ini, wilayah Surabaya ini, itu yang harus diprioritaskan,” katanya.
