Sementara fungsi keempat berkaitan dengan pembangunan demokrasi. Menurutnya, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), atau Pemilihan Umum (Pemilu), semua datanya bersumber dari sistem Adminduk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jadi KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu mengambil datanya dari data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kemendagri,” kata Eddy.
Adapun fungsi kelima adalah sebagai dasar bagi aparat penegak hukum (APH). Eddy mengakui bahwa Dispendukcapil Surabaya hampir setiap hari menerima permintaan data dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. “Jadi kita hampir setiap hari selalu dimintai data dari baik itu dari kepolisian, kejaksaan, termasuk proses-proses perdata,” katanya.
Karena itu, Pemkot Surabaya terus berupaya melakukan pembaruan data agar akurat. Salah satunya melalui pengendalian pecah kartu keluarga (KK). Eddy menegaskan, pecah KK bukan sekadar administrasi, melainkan cerminan kemandirian keluarga baru. “Artinya, ketika kita mau mengajukan kartu keluarga memang betul-betul dia harus memahami filosofi daripada membentuk keluarga,” tuturnya.
Eddy menekankan bahwa seorang kepala keluarga harus bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Sebab, data KK juga digunakan sebagai dasar program intervensi sosial pemerintah. Nah, jika data KK tidak sesuai kondisi riil, maka program pemerintah berpotensi salah sasaran. “Sehingga kalau ini tidak tepat sasaran, akhirnya dana APBD yang kita keluarkan tidak bermanfaat untuk warga Kota Surabaya,” tegas dia.
Untuk itu, Eddy mengajak warga Surabaya agar tertib administrasi dengan selalu memperbarui data kependudukan. Baik itu memperbarui data terkait kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian maupun kepindahan domisili.
“Sehingga data njenengan (anda) itu bisa betul-betul update dan bicara ketika itu dipakai pemerintah kota di dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkasnya. (*)
