SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Pemerintah Kota Surabaya menghadapi tantangan besar pada tahun 2026 menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp730 miliar. Pemkot Surabaya pun melakukan berbagai inovasi dan strategi untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.
“Jadi tahun 2026 itu berkurang Rp730 miliar. Karena itulah teman-teman pemerintah kota ini harus melakukan inovasi. Jadi yang seperti kami lakukan pembiayaan, kami sampaikan, itu sebenarnya adalah inovasi yang kami lakukan,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Selasa (30/9/2025).
Wali Kota Eri menjelaskan salah satu strategi yang ditempuh pemkot adalah skema pembiayaan jangka panjang. Menurutnya, pembangunan yang dikerjakan lebih awal pada 2026 akan lebih efisien dibandingkan bila dilakukan bertahap hingga 2029.
“Ketika ada pekerjaan yang di tahun sampai dengan 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan di tahun 2026, tapi kita bandingkan dengan setelah itu kita cicil, kita bandingkan dengan yang dikerjakan di tahun 2026, 2027, 2028, 2029, maka ini selisihnya Rp50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil, itu yang pertama,” paparnya.
Selain efisiensi, Wali Kota Eri menilai pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ia mencontohkan wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang akan terdampak positif ketika proyek jalan selesai.
“Ketika tahun 2026 sudah dikerjakan, maka secara otomatis ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, di Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik. Maka di situ tahun 2028 ada lonjakan sekitar Rp500 miliar untuk perubahan NJOP, untuk lokasi-lokasi yang sudah menjadi besar,” katanya.
Selain itu, Eri mengungkap bahwa Pemkot Surabaya juga menyiapkan strategi lain dengan mengoptimalkan aset daerah.
