SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Pemprov Jawa Timur diminta serius melakukan pencegahan korupsi. Biarlah kasus tiga tahun lalu menjadi pelajaran, namun pembenahan internal harus dilakukan. Dan itu telah dimulai dengan berbagai terobosan seperti yang dilakukan Inspektorat hari ini.
Ini dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansah, S.Pd kepada wartawan disela sela sosialisasi pencegahan korupsi di Kantor Inspektorat Jawa Timur, Kamis (25/9/2025). Sosialisasi seperti ini bukan yang pertama. Dalam setahun ini, sosialisasi pencegahan korupsi bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah tiga kali.
“Ia berharap Inspektorat menjadi garda terdepan dalam proses pencegahan korupsi. Terkadang penyalahgunaan wewenang dan korupsi ini karena faktor ketidaktahuan mereka,” Ujar Dedi Irwansah, politisi Partai Demokrat ini meyakinkan.
Menurutnya, survei yang muncul pada hari ini membuka mata kita bahwa secara administrasi dan politis akan bisa kita lihat semua tentang program program OPD karena semua harus masuk dalam aplikasikan secara transparan dan akuntabel.
Peran DPRD tentu akan memperkuat mulai dari prosesnya, pengawasan sampai pelaksanaannya. Kita menggunakan pengawasan Pentahelik. Salah satu yang kita dorong adalah penggunaan aplikasi Si ABA (Sistem Informasi Absen dan Kehadiran). Sistem manual harus diganti dengan digitalisasi. Sehingga semua proposal harus masuk dalam aplikasi ini. Dari sini akan diketahui lembaga yang mengajujuakn proposal itu dari mana saja.
