Kita harus melakukan kerjasama sehingga emage Pemerintah daerah tiga tahun lalu secara pelan pelan kita perbaiki. Tapi harus diakui bahwa pengawasan itu juga perlu biaya. “Mandatory spending minimal 0,3 persen. Sayangnya angka minimal itu belum sampai,” tegas Dedi Irwansah.
Sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono berkesempatan membuka sosialisasi pencegahan Korupsi yang melibatkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) mulai eselon ll (Kepala Dinas), eselon lll dan stakeholder yang menjadi mitra kerja pemerintah.
Sistem birokrasi di Jawa Timur sudah berjalan dengan baik terutama pendekatan monitoring, controling, surveillence for perevention (MCSP) dimana pada tahun 2024 mencatatkan capaian 94 persen. Namun aspek integritas internal dinilai masih perlu ditingkatkan lagi, tegas Adhy Karyono.
Ia pun berharap bahwa kegiatan hari ini akan berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran ASN dilingkungan Pemprov Jawa Timur terhadap pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu Kepala Inspektorat Pemprov Jawa Timur Hendro Gunawan menyatakan lembaganya selalu bersinergi dengan APH (Aparat Penegak Hukum). Setiap bulan melakukan monitoring di beberapa lokasi, bahkan limpahan dari BPK 80 persen lebih telah ditindaklanjuti. Ada 12 kasus dari Kejaksaan, 12 kasus dari Polda Jawa Timur dan laporan dari masyarakat sedang ditangani. ujarnya singkat (*)
