Senada dengan itu, Ketua LPK-RI Kabupaten Blitar, Mohamad Iskandar menyampaikan bahwa kegiatan di Desa Dawuhan ini murni didanai oleh LPK-RI tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurutnya, kegiatan ini menjadi tonggak awal dari gerakan besar yang akan terus berlanjut, disesuaikan dengan permasalahan sosial dan hukum yang dihadapi masing-masing desa.
“Setiap desa memiliki dinamika dan masalah sosial yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan edukasi yang kami lakukan akan bersifat kontekstual, langsung menyentuh akar persoalan yang dirasakan warga,” urainya.
Sementara itu, Kepala Desa Dawuhan Ahmad Muhibudin, S.H.I., mengapresiasi kegiatan ini dan menyatakan dukungannya terhadap langkah LPK-RI. Ia menilai bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk membuka wawasan masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum yang kompleks seperti pertambangan.
“Saya sangat berterima kasih kepada LPK-RI dan Unisba. Kehadiran mereka memberikan solusi nyata bagi persoalan yang selama ini kami hadapi. Edukasi seperti ini sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami posisi dan haknya dalam menyikapi dampak pertambangan,” serunya.
Acara berlangsung dengan interaktif dan penuh antusiasme. Warga diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. LPK-RI menegaskan bahwa masukan dan aspirasi dari warga akan menjadi bahan tindak lanjut untuk pendampingan hukum dan penyusunan strategi advokasi ke depan.
Dengan target menyasar 220 desa di seluruh Kabupaten Blitar, LPK-RI berharap dapat membangun kesadaran hukum masyarakat secara luas, menciptakan hubungan yang lebih adil antara pengusaha, pemerintah desa, dan warga, serta mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal. (*)
