Realitas di lapangan, semakin menampilkan kecenderungan persamaan filsafat hukum dan ilmu negara. Harapannya adalah dalam bidang politik orang tidak hanya dapat mempergunakan ilmu negara, melainkan juga filsafat hukum untuk dapat mencapai tujuannya. Kemanfaatan filsafat hukum di bidang politik ini, tentunya hanya mengenai politik sekedar bersifat ilmu dan tidak sekedar bersifat seni.
Sebagaimana semua seniman, para politikus dalam melakukan taktik keseniannya akan bebas dari ikatan ilmiah apa pun. Karena tidak jarang perjuangan politik pada titik-titik yang kritis sering terpaksa meninggalkan norma-norma konvensionil dan mencari jalan keluar secara inkonvensionil, asal kemudian dapat dipertanggungjawabkan saja. Sehingga seringkali menegasikan kebenaran dan memutarbalikkan fakta bahkan mungkin tidak konsisten atas sebuah komitmen.
Sistem demokrasi kita bertujuan akhir pada welfare state. Setiap manusia berhak atas terpenuhinya kebutuhan hidup yang bersifat standar. Sehingga diperlukan kondisi yang dapat menjamin stabilitas dan pertumbuhan dunia usaha. Negaralah yang yang harus menjamin adanya kondisi ini yaitu konsep negara sejahtera yang merupakan bagian dari sistem sosial politik NKRI. Dibutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang kuat yaitu secara utuh akan mampu mewujudkan:
1)ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
2)Perencanaan dalam Pembangunan
3)Pertanggungjawaban pejabat/ pemerintah
4)Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5)Pengendalian yang meliputi kualitas pengawasan
6)keadilan tata usaha negara dan
7)untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Akhirnya, hati nurani kita akan memandu kearah kebenaran dalam menentukan terpilihnya seorang pemimpin. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, karena kedaulatan Tuhan adalah prinsip pertama dalam konsep utama kepemimpinan. Rakyat adalah raja diraja dalam demokrasi. Toleransi dan menghargai setiap perbedaan adalah kunci kejayaan negeri. Jayalah Indonesia.
*) Penulis adalah Pengajar Kewarganegaraan di ITB Widya Gama Lumajang dan
Anggota APHTN-HAN Jawa Timur
