SIDOARJO (WartaTransparansi.com) – Tiga Fraksi memberikan sorotan tajam dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo tentang Pandangan Umum (PU) RPJMD 2025-2029. Tiga Fraksi tersebut menaruh perhatian khusus terhadap program prioritas Bupati untuk memberikan BKK (Bantuan Khusus Keuangan) kepada setiap desa/kelurahan sebesar Rp 500 juta.
Pemikiran yang berasal dari tiga Fraksi yakni Fraksi Golkar, fraksi PDI-P dan Fraksi PKB itu diungkapkan dalam pandangan umum RPJMD, saat sidang paripurna.
Fraksi Golkar secara tegas mendesak untuk BKK diberikan utuh, Jubir Fraksi Golkar, Wahyu Lumaksono, mengungkapkan dalam naskah RPJMD yang masih digodok, ternyata BKK yang jumlahnya sebesar Rp 500 juta itu juga digunakan untuk membiayai insentif RT/RW, LPMD/LPMK, Purna tugas, BPD
Menurutnya, Bila konsepnya seperti ini maka uang BKK bisa habis di desa yang besar Minimal tinggal separuhnya saja yang diterima desa karena uang itu harus dikeluarkan untuk segala insentif ini itu. Terkecuali desa yang memiliki jumlah RT-RW kecil.
Dalam pandangan umumnya fraksi Golkar menilai kebutuhan insentif dalam dokumen APBD kedua entitas itu punya nomenklatur tersendiri.
“Tidak boleh dipotong untuk insentif RT-RW, LPMK-LPMD, BPD maupun purna kades. Karena itu sama saja dengan tidak memberi bagi desa besar seperti Tropodo Waru, Pabean Sedati maupun Wage Gedangan yang memiliki jaringan RT-RW besar” Pungkasnya.
Disisi lain, Fraksi PKB meminta penjelasan Bupati Subandi dalam perihal BKK desa Rp 500 juta ini apakah diberikan secara merata kepada setiap desa/kelurahan.
