Anggota Fraksi PKB yang juga Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faidzin, mengambil sikap yang sangat jelas terhadap program prioritas ini, meskipun dalam PU nya tidak begitu gamblang mempertanyakan tentang pemerataan BKK di Kabupaten Sidoarjo.
Rizza juga meminta BKK desa harus diberikan utuh sebesar Rp 500 juta kepada setiap desa/kelurahan. Menurutnya, janji politik Bupati dan wakil bupati saat kampanyenya menyatakan bantuan itu akan diberikan Rp 500 juta tanpa ada potongan.
“Coba simak di dalam janji politiknya tidak ada janji BKK ini ada potongan. Lah kok sekarang mau dipotong, ” katanya.
Sebagai ketua komisi A secara tegas berjanji akan mengawal bantuan desa sesuai dengan janji yang dikeluarkan oleh Bupati.
Begitu pula dengan Fraksi PDIP yang memiliki pemikiran sikap yang sama. Dalam PU nya di rapat paripurna RPJMD, Ketua Fraksi PDI-P, Tar kita Erdianto mempertanyakan jumlah anggaran yang diberikan semua ke setiap desa/kelurahan.
Ia merasakan keganjilan dalam naskah RPJMD yang mencantumkan berbagai potongan yang sumber dananya diambil dari BKK desa. “Janjinya dulu gimana toh, kok insentif RT-RW dll diambilkan dari BKK desa, ” Tanyanya. (her/afi)
