Kamis, 20 Juni 2024
26 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMojokertoPemkab Mojokerto Raih Juara Nasional Pemanfaatan Pusat Data Nasional

    Pemkab Mojokerto Raih Juara Nasional Pemanfaatan Pusat Data Nasional

    MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto meraih juara 2 (dua) instansi terbaik pemanfaatan layanan pusat data nasional tingkat pemerintah kabupaten 2023. Pencapaian ini menjadi salah-satu bukti, bahwa Pemkab Mojokerto terus melakukan pengintegrasian sejumlah aplikasi sebagai inovasi daerah dalam mendukung upaya percepatan implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI).

    Penghargaan diserahkan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Samuel Abrijani Pangerapan kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, di Hotel Mulia Jakarta dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional 2023.
    Bupati Ikfina mengaku bersyukur raihan juara ini yang menjadi salah-satu bukti, bahwa Pemkab Mojokerto terus melakukan pengintegrasian sejumlah aplikasi sebagai inovasi daerah dalam mendukung upaya percepatan implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI). Hal ini pun merupakan salah-satu bukti, bahwa sejumlah aplikasi yang menjadi inovasi daerah telah terintegrasi dengan layanan pusat data nasional.
    “Capaian ini menjadi bukti komitmen kami telah melaksanakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sehingga pemerintah yang bersih bisa terwujud”, jelas Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, setibanya di Mojokerto, Kamis (19/10/2023).

    Baca juga :  Dikbud Kerahkan Sekolah Ikuti Kirab HUT 106 Kota Mojokerto

    Menurut Bupati, ke depan, tentu pengembangan dan percepatan digitalisasi di ligkungan Pemkab Mojokerto terus dilakukan. Sehingga, tidak sekadar menjadi instansi terbaik dalam pemanfaatan layanan pusat data nasional tingkat pemerintah kabupaten 2023, melainkan bisa meraih kategori lainnya.

    Secara terpisah, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo RI Bambang Dwi Anggono selaku panitia pelaksana mengatakan, dengan Rakornas ini diharapkan menjadi kesempatan untuk saling bersinergi secara nasional. Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Dwi menyebut saat ini sudah waktunya Indonesia mewujudkan daulat siber atau digital.

    ’’Rakornas ini diselenggarakan untuk membangun sinergitas antara pusat dan daerah. Melalui ini juga, kita ingin membangun starting point yang sama. Sesuai amanat Presiden Republik Indonesia, sudah saatnya kita daulat siber dan digitalisasi. Tahun 2020 lalu, bidang e-Government kita ada di tingkat 88 dari sebelumnya tingkat 106 pada 2022. Dan, kemarin kita 77. Kita harap bisa masuk 20 besar dunia”, jelas Bambang Dwi Anggono selaku panitia pelaksana.

    Wakil Menteri Kominfo RI Nezar Patria mengungkapkan, transformasi digital di semua sektor berdampak positif terhadap pelayanan pemerintahan. Kolaborasi dan sinergitas tidak saja antar pemerintah, tetapi juga dengan stakeholders terkait sehingga e-Government dapat terus diperbaiki.

    Baca juga :  Di Kota Mojokerto: Lengkapi Kota Kuliner dengan Festival Bakar Sate

    Menurutnya, ada 3 (tiga) poin penting untuk akselerasi implementasi SPBE. Di antaranya, perlunya orkestrasi lintas K/L/D dengan kewenangan yang jelas, terarah dan terukur. Selanjutnya, fokus untuk mengintegrasi dan menghadirkan interoperabilitas 2.700 ruang server atau pusat data dan 24.000 aplikasi yang dikelola oleh K/L/D demi kepentingan masyarakat dan nasional.

    Lalu, memastikan kapasitas SDM K/L/D dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur maupun sistem SPBE yang dibangun Pemerintah.

    “Peringkat kita naik 30 peringkat dari 2018 lalu. Ini menunjukkan perbaikan kualitas layanan internet dan SDM kita. Tingkat partisipasi masyarakat juga turut diukur. Melihat data-data ini, sebenarnya kita sudah on the track. Inisiatif SPBE diperkuat dengan kebijakan arsitektur SPBE tahun ini yang menjadi panduan kita”, ungkap Wakil Menteri Kominfo RI Nezar Patria.

    “Pelaksanaan SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip terpadu, berkesinambungan, dan efisien. Implementasi SPBE harus diakselerasi dan harus memiliki output, outcome dan impact konkret sampai akhir masa pemerintahan ini, supaya bisa menjadi fondasi kuat untuk keberlanjutan di pemerintahan selanjutnya”, tandasnya.

    Baca juga :  Pemkab Mojokerto Gelar Gus & Yuk Cilik 2024

    Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi yang juga memberikan sambutannya dalam acara ini menyampaikan, bahwa Kemendagri menyupport implementasi SPBE yang mencakup beberapa prioritas utama.

    ’’Ada dua prioritas utama yang berperan dalam SPBE. Pertama, pemanfaatan database kependudukan sebagai tulang punggung SPBE. Data ini jadi basis utama seluruh pelayanan publik. Kedua, layanan SPBE. Tahun ini kita akan kuatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan mengarah ke digital ID”, ujar Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi.
    Deputi Bidang Koordinator Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenpolhukam Arif Mustofa turut menyampaikan, jika SPBE bukan sekadar penggunaan aplikasi. Lebih dari itu, SPBE merupakan inisiatif program kerja pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

    “SPBE memiliki peran mewujudkan smart government dengan menerapkan percepatan teknologi. Dengan ini, akan terjadi kecepatan, sehingga memberikan nilai tambah pelayanan publik dengan melibatkan semua unsur.

    Digitalisasi menjadi pilar birokrasi tematik yang akan berdampak pada masyarakat”,tukas Deputi Bidang Koordinator Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenpolhukam Arif Mustofa. (*)

    Reporter : Gatot Sugianto

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan