MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto meraih juara 2 (dua) instansi terbaik pemanfaatan layanan pusat data nasional tingkat pemerintah kabupaten 2023. Pencapaian ini menjadi salah-satu bukti, bahwa Pemkab Mojokerto terus melakukan pengintegrasian sejumlah aplikasi sebagai inovasi daerah dalam mendukung upaya percepatan implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI).
Penghargaan diserahkan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Samuel Abrijani Pangerapan kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, di Hotel Mulia Jakarta dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional 2023.
Bupati Ikfina mengaku bersyukur raihan juara ini yang menjadi salah-satu bukti, bahwa Pemkab Mojokerto terus melakukan pengintegrasian sejumlah aplikasi sebagai inovasi daerah dalam mendukung upaya percepatan implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI). Hal ini pun merupakan salah-satu bukti, bahwa sejumlah aplikasi yang menjadi inovasi daerah telah terintegrasi dengan layanan pusat data nasional.
“Capaian ini menjadi bukti komitmen kami telah melaksanakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sehingga pemerintah yang bersih bisa terwujud”, jelas Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, setibanya di Mojokerto, Kamis (19/10/2023).
Menurut Bupati, ke depan, tentu pengembangan dan percepatan digitalisasi di ligkungan Pemkab Mojokerto terus dilakukan. Sehingga, tidak sekadar menjadi instansi terbaik dalam pemanfaatan layanan pusat data nasional tingkat pemerintah kabupaten 2023, melainkan bisa meraih kategori lainnya.
Secara terpisah, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo RI Bambang Dwi Anggono selaku panitia pelaksana mengatakan, dengan Rakornas ini diharapkan menjadi kesempatan untuk saling bersinergi secara nasional. Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Dwi menyebut saat ini sudah waktunya Indonesia mewujudkan daulat siber atau digital.
’’Rakornas ini diselenggarakan untuk membangun sinergitas antara pusat dan daerah. Melalui ini juga, kita ingin membangun starting point yang sama. Sesuai amanat Presiden Republik Indonesia, sudah saatnya kita daulat siber dan digitalisasi. Tahun 2020 lalu, bidang e-Government kita ada di tingkat 88 dari sebelumnya tingkat 106 pada 2022. Dan, kemarin kita 77. Kita harap bisa masuk 20 besar dunia”, jelas Bambang Dwi Anggono selaku panitia pelaksana.
Wakil Menteri Kominfo RI Nezar Patria mengungkapkan, transformasi digital di semua sektor berdampak positif terhadap pelayanan pemerintahan. Kolaborasi dan sinergitas tidak saja antar pemerintah, tetapi juga dengan stakeholders terkait sehingga e-Government dapat terus diperbaiki.
Menurutnya, ada 3 (tiga) poin penting untuk akselerasi implementasi SPBE. Di antaranya, perlunya orkestrasi lintas K/L/D dengan kewenangan yang jelas, terarah dan terukur. Selanjutnya, fokus untuk mengintegrasi dan menghadirkan interoperabilitas 2.700 ruang server atau pusat data dan 24.000 aplikasi yang dikelola oleh K/L/D demi kepentingan masyarakat dan nasional.
