Dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dengan total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218, dan sebanyak 40 proyek diestimasikan selesai sampai dengan tahun 2024.
“Musrenbang ini sifatnya bottom up proses yang hari ini dihadiri nara sumber mulai ketua DPD RI serta dari Kemendagri, Bappenas dan Kemenkeu , maka sejatinya hal ini adalah upaya memastikan bahwa yang direncanakan sudah inline dengan RKP Tahun 2024. Sehingga apa yang ada di desk Musrenbang pada tanggal 14-17 April 2023 di Kantor Bappeda Prov Jatim, yang belum nyekrup bisa segera disekrupkan,” jelasnya
“Ada 3 poin yang menjadi fokus yaitu peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Apa yang belum nyekrup dari daerah untuk bisa disekrupkan supaya ada kristalisasi di Pemprov bahwa ini sudah inline dengan proporsi RKP Nasional Tahun 2024,” lanjut Khofifah
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa gelaran Musrenbang ini belum final. Sebab saat ini, masih dibuka desk di Kantor Bappeda Prov Jatim. “Untuk finalnya, nanti setelah tanggal 17 April. Karena ini masih dibuka untuk desk Musrenbang. Terima kasih atas partisipasi seluruh elemen masyarakat yang hadir. Harapan kita masyarakat yang hadir bisa memberikan aspirasi kepada kami. Kami akan merajut seluruh aspirasi dari seluruh stakeholder dan tanggal 17 nanti akan kelihatan finalnya . Pastinya harus inline dengan RKP sehingga program kita bersinambung dari pusat sampai daerah,” pungkasnya
Wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dalam Musrenbang tersebut turut menyampaikan harapannya atas momentum kebangkitan ekonomi Jatim. Ia berharap agar capaian yang telah dibangun melalui berbagai sinergi itu tidak mengalami penurunan kinerja.
Ia pun berharap atas adanya upaya-upaya untuk semakin meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dari Pemprov Jatim dan dinas-dinas terkait.
“Jatim Insya Allah berada pada jalur terdepan pemulihan ekonomi nasional. Harapan kami adalah apa yang telah kita bangun tidak dicederai oleh kesalahan administratif yang pernah dan mungkin kita lakukan. Mari bersama juga kita memberikan mainstreaming kepada peningkatan kualitas manusia,” ujarnya.
Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti dalam arahannya berpesan agar Jawa Timur memperhatikan politik kebijakan dan politik anggaran dalam proses pemerintahannya.
“Politik kebijakan dan politik anggaran, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena keduanya saling mensupport. Dan tanpa target yang terukur keduanya akan menjadi sia-sia,” imbaunya.
Ia pun mengimbau agar APBD dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga memberikan dampak sosial yang baik bagi sesama.
“Manfaatkan APBD sehingga memberikan social benefit yang jelas baik usaha, dan kegiatan kepemudaan,” katanya.
Tak lupa disebutkannya bahwa selaku daerah produsen tembakau terbesar, Pemprov Jatim diharap dapat mendorong dan mengawal priduksi olahan-olahan tembakau selain rokok.
La Nyala Matalitti pun mengimbau agar Pemprov Jatim menyoroti nasib para guru honorer yang belum terserap PPPK. Pasalnya, guru berafa pada garda terdepan pembangunan generasi unggul dan perekonomian.
“Pemprov harus Mendorong dan mengawal produksi hasil olahan tembakau non rokok. Kepada walikota dan bupati dan Gubernur, tolong diperhatikan juga nasib para guru honorer yang lulus passing grade tapi belum terserap pada PPPK. Tenaga pendidik dan guru adalah elemen utama pada pembangunan SDM dan ekonomi berkelanjutan,” tegasnya. (*)
