Jumat, 21 Juni 2024
27 C
Surabaya
More
    OpiniRelasi Kuasa Tuhan Dalam Berbangsa dan Bernegara

    Relasi Kuasa Tuhan Dalam Berbangsa dan Bernegara

    Dr. Muchamad Taufiq, S.H.,M.H., CLMA.

    Transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun menggelinding bagai bola salju. Setidaknya dilansir dari Koran Jawa Pos tanggal 27 Maret 2023 halaman 2 Politika berjudul “Mahfud dan Komisi III DPR Saling Tantang”.

    Kalimat pembuka dengan “Buntut Kasus Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun. Kalimat kunci “Mudah-mudahan komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya.” Berita ini hanyalah salah satu dari sekian banyak berita sejenis yang beredar di media cetak/ elektronik.

    Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial.

    Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi kita efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan mengenai dasar negara Pancasila.

    Terdapat tiga mainstream yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu (1)manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif (determinisme). (2)manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang memengaruhi nasib mereka (pragmatism). (3)manusia telah menentukan perilaku, sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas (kompromis).Mainstream yang ketiga inilah menarik untuk dibicarakan terkait dengan fenomena bangsa terkini.

    Baca juga :  Meraih Nilai Hikmah Idul Adha dalam Bingkai NKRI

    Ketergantungan di satu pihak dan kebebasan di pihak lain tercermin dalam alinea III Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

    Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka. Inilah sebenarnya kesadaran tertinggi bangsa Indonesia atas adanya campur tangan Tuhan dalam proses berdirinya negeri tercinta yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Fenomena temuan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun itu tidak seluruhnya melibatkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kasus harta tak wajar dari eks pejebat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo juga mengejutkan masyarakat.

    Baca juga :  Pilkada Magetan 2024: Menunggu Konstelasi Politik Terbaru

    Pernyataan Mahfud (Menkopolhukam) yang dibenarkan oleh Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana dan tanggapan pihak Kemenkeu, menyadarkan kita sebagai anak bangsa yang harus terus berjuang mewujudkan Indonesia yang clean and good government, mewujudkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB).

    Setidaknya kita harus memandang fenomena ini sebagai aspek yang membangun terhadap kualitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun fenomena 300T dan Kemenkeu banyak ditinjau dari aspek politis namun fenomena ini harus dimaknai juga sebagai cara Allah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menunjukkan jalan melalui manusia-manusia baik di Indonesia yang digerakkan hati nuraninya untuk berproses mencerdaskan bangsa.

    Mahfud MD (Ketua Komisi Koordinasi Nasional Pemberantasan TPPU), Ivan dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) adalah para putera-puteri terbaik bangsa yang saat ini sedang digerakkan relasi kuasa Tuhan atas perannya.

    Fenomena penganiaayaan yang dilakukan oleh oknum anak pegawai Kemenkeu juga bentuk relasi kuasa Tuhan untuk menciptakan waktu dan keadaan sehingga masyarakat Indonesia dapat meresponnya dengan cara yang bijaksana. Sebagai bangsa yang religius kita harus yakin bahwa “tidak ada selembarpun daun yang jatuh dimuka bumi tanpa seizin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa”.

    Baca juga :  Meraih Nilai Hikmah Idul Adha dalam Bingkai NKRI

    Respon terhadap fenomena terkini haruslah didasarkan pada hati nurani kita sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya untuk mewujudkan sebuah nilai keadilan. Tentunya semangat peran maksimal atas amanah jabatan semua pemangku kepentingan itulah yang kita harapkan bersama sebagai bangsa yang tengah berkembang dan maju untuk membangun mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana salah satu tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara.

    Akhirnya kita sampai pada kesadaran bersama bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Jayalah Indonesiaku, adil dan makmurlah negeriku di bawah lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa.

    Wujudkan itikad baik (goodfaith) dalam mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Semoga pertemuan Menko Polhukam dengan Komisi III DPR dalam Rapat Kerja (Rabu, 29/3) nanti bisa menjadi momen klarifikasi yang berkualitas dan konstruktif untuk bangsa. (*)

    *) Penulis adalah Dosen ITB Widya Gama Lumajang, dan
    Pengurus APHTN-HAN Provinsi Jawa Timur

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2023 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan