Selasa, 7 Februari 2023
24 C
Surabaya
More
    OpiniPerlukah Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu?

    Perlukah Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu?

    Oleh Nur Aini Azizah (Ketua Bidang Pendidikan Nasyiatul Aisyiyah Kota Kediri)

    Pesta demokrasi akan di selenggarakan 2 tahun lagi, proses rekruitmen peyelenggara pemilu sudah dimulai demi kelancaran poses pemilu 2024 mendatang. Namun, bagaimana dengan 30% keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu?

    Komisi Pemilihan Umum dan Badang Pengawasan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan perempuan dalam lembaga penyelenggaraann pemilu terdiri dari kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik sudah lama digaungkan, tetapi implementasinya belum maksimal.

    Regulasi juga kurang menguatkan posisi perempuan dalam bidang politik. Bukan kali ini saja 30 persen keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, tetapi sejak tahun 2012 perempuan sebagai anggota KPU-Bawaslu kurang dari 30 persen.

    Baca juga :  Tantangan Pendidikan Filsafat dan Perlunya Polisi Berkarakter 

    Maka perlu adanya upaya bagaimana cara membangun strategi politik perempuan diantaranya :

    1. Perkuat peraturan pelaksana khususnya dalam proses rekruitmen dan seleksi penyelenggaraan pemilu, dan memastikan hasil prosesnya memenuhi keterwakilan 30 % perempuan.

    2. Penguatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan, penguatan kapasitas harus dilakukan dari berbagai pihak baik dari pemerintah, aktivis perempuan dan merubah perspektif masyarakat tentang peran perempuan dalam politik agar perempuan mau dan berani keluar dari ranah domestik karena labeling masyarakat tentang perempuan selama ini.

    3. Susun database perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu hingga tingkat desa/kelurahan untuk melihat rekam jejak/pengalaman perempuan yang terlibat dalam kepemiluan sebagai bahan evaluasi kedepanya.

    Sosok perempuan minim dalam bidang politik karena pandangan sebagian kalangan masyarakat kaum hawa lebih menitikberatkan kedalam ranah domestik yaitu dapur, sumur dan kasur melahirkan anggapan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tabu. Selain itu pengetahuan atau kapasitas perempuan dalam kepemiluan yang relatif masih rendah.

    Baca juga :  Larangan Mutasi Guru Penggerak

    Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah target antara untuk mencapai target final yaitu mendorong perempuan turut serta dalam partisipasi politik perempuan.

    Penting untuk mendorong keterlibatan partisipasi politik perempuan karena 3 alasan; keadilan, akses yang setara untuk melakukan partisipasi politk, peluang yang setara bagi perempuan untuk mempengaruhi proses poliitik dengan perspektif perempuan.

    Oleh karena itu, perempuan harus didorong untuk mendapatkan posisi sebagai penyelenggara pemilu melalui pengadaan pelatihan kepemiluan dan penguatan keterampilan perempuan itu sendiri. Ya (*)

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan