Selasa, 23 Juli 2024
23 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanMenteri Capres, Presiden Jokowi Ingatkan Tugas Menteri Harus Lebih Diutamakan

    Menteri Capres, Presiden Jokowi Ingatkan Tugas Menteri Harus Lebih Diutamakan

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, jika ada menteri yang mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2025, maka tugas sebagai menteri tetap harus lebih diutamakan.

    Pernyataan Presiden tersebut, sekaligus menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

    Karena itu, Jokowi mewanti-wanti agar jajarannya tetap harus mengutamakan tugas.“Tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan,” tandas Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Indo Defence 2022 Expo & Forum, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

    Meski begitu, Presiden mengatakan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi kinerja jajarannya apabila tidak dapat melakukan tugas dengan baik.

    Baca juga :  Pj. Gubernur Adhy Pastikan Jatim Siap Majukan Industri Kelapa Berkelanjutan dan Wujudkan Ekonomi Hijau

    “Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu, ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak,” ungkapnya.

    Diketahui, MK membolehkan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, tidak perlu mundur dari jabatannya sepanjang mendapatkan persetujuan dari Presiden dan cuti/nonaktif. Putusan ini berdasarkan permohonan dari Partai Garuda yang menguji Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

    Putusan itu tertuang dalam amar Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar Senin (31/10/2022), di Ruang Sidang Pleno MK.

    “Saya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Ketua MK Anwar Usman.

    Baca juga :  Rekom PKS Turun, Khofifah : Insya Allah Menjadi Penguatan  Sinergi Produktif

    “Kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan Presiden dan cuti/non-aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden,” sambungnya. (*)

    Editor : wetly

    Sumber : WartaTransparansi

    COPYRIGHT © 2022 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan