Rabu, 28 September 2022
32 C
Surabaya
More
    OpiniRegulasi Keolahragaan Harapan dan Tantangan

    Regulasi Keolahragaan Harapan dan Tantangan

    Oleh Dr. Muchamad Taufiq, S.H.,M.H.,CLMA

    Bersama Cetak Juara” merupakan Tema Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-39 (090922). Menjelang Haornas tahun ini ditandai dengan 3 hal penting yaitu : 1) Indonesia hanya mendapat satu gelar dari turnamen bergengsi All England 2022, 2) Indonesia gagal mempertahankan gelar juara Piala Thomas,  dan 3) Lahirnya UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

    Jalan Panjang wujudkan semangat “Bersama Cetak Juara”. Semua stakeholder olahraga nasional perlu memperhatikan elemen-elemen dasar dari proses manajemen strategi untuk mencetak juara. Empat elemen penting menuju “Bersama Cetak Juara” yaitu : Pengamatan Lingkungan Keolahragaan, Perumusan Strategi Keolahragaan, Implementasi Strategi serta Evaluasi dan Pengendalian.

    Sementara olahraga yang berada di tengah-tengah masyarakat haruslah selalu memperhatikan lingkungan sosial keolahragaan.

    Terdapat 4 hal pokok yang menjadi variabel lingkungan yaitu : Kekuatan Sosiokultural, Kekuatan Ekonomi, Kekuatan Teknologi dan Kekuatan Politik Hukum (Davis& Thomas : Manajemen Strategis, 2003).
    Politik Hukum Olahraga Nasional tertuang di dalam UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pemerintah perlu memperhatikan Pasal 107 yaitu “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Artinya Bulan Maret 2024 semua peraturan dibawah UU yang baru harus sudah rampung. Karena akan banyak hambatan ketika peraturan pelaksanaan di bawah UU belum ada.

    Baca juga :  Jangan Ada Dusta Solar Nelayan

    Sementara banyak contoh kelahiran UU itu tidak segera diikuti peraturan pelaksanaan dibawahnya. Hal ini akan menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan “Bersama Cetak Juara”. Eksistensi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) akan sangat tergantung kepada regulasi baru ini.

    Pembinaan olahraga haruslah didasarkan pada kebijakan olahraga atau sport policy yang kuat. Sehingga dapat diharapkan terwujudnya grand desain keolahragaan di Indonesia yang berkualitas.

    Sport policy yang kuat pun masih bergantung pada good will para pelaku olahraga dan stakeholder lainnya.
    Sebagaimana pesan Presiden Jokowi bahwa olahraga Olahraga Bukan Gaya Hidup dan Latihan Fisik, seiring dengan tujuan penyelenggaraan kejuaraan olahraga yaitu : memasyarakatkan Olahraga, menjaring bibit Olahragawan potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan PrestasiOlahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanannasional, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa, serta mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.

    Law enforcement di bidang keorganisasian perlu didorong terus kepada pelaku olahraga yang memiliki kompetensi sebagaimana telah diperjelas dalam Pasal 41 yaitu : Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi, dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang keolahragaan, dan dipilih oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Baca juga :  Jangan Ada Dusta Solar Nelayan

    Manajemen kompetisi perlu dikonstruksi kembali dengan lebih berorientasi pada proses pencapaian prestasi secara nasional. Pengelolaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, saat ini belum terkoordinasi dengan baik, belum bersinergi, belum berorientasi pada keberlanjutan karenan masih berjalan masing-masing dengan membawa ego sektoralnya.

    Misalnya Kompetisi Sains Nasional (KSN) dilingkungan Kemendikbud belum sinergi dengan program Pekan Olahraga Nasional (PON), ditambah pula belum sinerginya hubungan kelembagaan yang berujung pada nomenklatur anggaran. Seharusnya cabor-cabor yang akan dipertandingkan di PON, penyelenggaraannya dipusatkan di Komite Olahraga Nasional disemua tingkatan. Dapat dibayangkan tumpang tindihnya keberadaan atlet sebagai juara, berbedanya pemahaman penyelenggara terhadap regulasi pertandingan cabor, yang pasti berdampak pada proses perkembangan atlet dalam mengikuti manajemen kejuaraan menuju penyelenggaraan PON.

    Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurai sistem keolahragaan di daerah sehingga terjadi hubungan yang sinergi antara organisasi perangkat daerah/ dinas yang mengelola olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dengan Komite Olahraga Nasional guna terciptanya proses pengembangan prestasi secara maksimal.

    Jika pengelolaan olahraga di daerah terintegrasi dengan baik maka dapat dipastikan prestasi olahraga daerah tersebut akan meningkat, apalagi durasi event Porprov di Jatim akan dipercepat, hal ini akan mendongkrak “Bersama Cetak Juara” .

    Baca juga :  Jangan Ada Dusta Solar Nelayan

    Persoalan koordinasi sistem keolahragaan nasional antara pemerintah pusat, daerah dan kabupaten/ kota juga harus mendapatkan perhatian. Sinkronisasi program pengelolaan olahraga antar tingkat pemerintahan serta antar daerah/ kabupaten/ kota harus dipandang sebagai kepentingan bersama dan kepentingan nasional, meskipun pada kenyataannya tiap daerah/ kabupaten/ kota pimpinan daerahnya terbentuk melalui situasi dan kondisi politik yang berbeda.

    Salah satu elemen terpenting dalam konsep Negara hukum- demokrasi modern adalah peraturan perundang-undangan yang baik dan predicable yaitu mempunyai daya jangkau kedepan. Hal ini akan selaras dengan perencanaan pencapaian prestasi olahraga di event-event nasional dan internasional khususnya.

    Karena mewujudkan prestasi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

    Dibutuhkan perencanaan yang strategis, terukur serta mampu mengakomodasi perkembangan. Mengingat masih terdapat 13 masalah utama di olahraga nasional sebagaimana disampaikan Menpora Zainudin Amali (https://www.kompas.com/sports/read/2021/03/24/14124088/menpora-ungkap-13-masalah-utama-olahraga-nasional).

    Akhirnya penulis menyarankan : 1) pemerintah berkewajiban segera menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Keolahragaan mengingat waktu 2 tahun sangat cepat dibanding kebutuhan percepatan prestasi olahraga, 2) pelaku olahraga hendaknya berkomitmen untuk bertindak professional dan memiliki goodwill terhadap olahraga, 3) pemerintah dan pelaku olahraga berkomitmen menjalankan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. (*)

    *) Penulis adalah Dosen ITB Widya Gama Lumajang

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan