Sabtu, 1 Oktober 2022
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMojokertoTipikor Usut KPRI Budiarta Diknas Pendidikan

    Tipikor Usut KPRI Budiarta Diknas Pendidikan

    MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) – Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Polres Mojokerto mulai mengusut keberadaan KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Budiarta Diknas Pendidikan Kab. Mojokerto. Upaya ini dimaksudkan guna mempercepat menemukan solusi penyelesaian problem yang melanda koperasi yang beranggotakan guru yang menyebar di Kab. Mojokerto.

    Pantauan di ruang Satreskrim Polres Mojokerto sejumlah pengurus KPRI Budiarta memenuhi panggilan penyidik Tipikor untuk memberikan keterangan dan menyerahkan data-data yang diperlukan (sesuai dengan surat panggilan) terkait keberadaan koperasi yang beranggotakan guru baik yang sudah purna tugas (pensiunan) maupun masih aktif di bawah naungan Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto yang vakum bebera bulan terakhir ini.

    Yuswanto, Tim Formatur KPRI Budiarta Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto di temui usai menjalani pemeriksaan untuk memberikan keterangan di ruang penyidik Tipikor Polres Mojokerto mengaku memberikan keterangan apa adanya serta menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki selama ini.

    “Saya memberikan keterangan secara blak-blakan, untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan penyidik Tipikor. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Demikian juga data yang saya miliki juga kami serahkan dengan penjelasan seadanya. Saat ini juga sedang berlangsung penurus lain yang masuk Team 7, juga menjalani pemeriksaan di ruang penyidik,” jelas Yuswanto, kepada wartawan, Kamis (4/8/2022).

    Masih kata Yuswanto, terkait keterangan dan data yang kami sampaikan bersama tim 7 perwakilan pengurus KPRI Budiarta kepada penyidik tipikor ada unsur korupsi atau tidak, biar penyidik yang menyimpulkan dan menindaklanjuti proses selanjutnya. Kami memang berkeinginan penanganan permasalahan di KPRI Budi Arta cepat tertuntaskan secara transparan sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan baik anggota maupun pengurus.

    “Jika keterangan dan data-data yang kami (team 7) berikan kemudian penyidik tipikor menemukan kejanggalan adanya unsur yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oknum pengurus, biar penyidik yang menentukan dan menindaklanjuti secara hukum,” pinta Yuswanto dan kawan-kawan.

    Dijelaskan, saat memberikan keterangan, penyidik juga menyinggung masalah nominal aset keuangan di KPRI Budiarta. Hasil kalkulasi kami bersama penyidik untuk sementara menemukan total aset Rp. 11,2 Milyar atau (11.195.716.000). Sedangkan uang di khas saat ini jumlahnya berapa…., kami belum tau secara gamblang.

    “Dengan terlibatnya Tipikor Polres Mojokerto ini, bisa mengetahui secara detail jumlah asset keseluruhan KPRI Budiarta saat ini. Demikian juga keberadaan uang tersebut dimana dan dikemanakan akan segera diketahui secara pasti. Jika ada selisih dari total asset dengan total keuangan yang sedang berjalan, penyidik akan menelusuri terjadinya selisih tersebut,”jelas Yuswanto.

    Menurut Yuswanto, kalau total jumlah uang yang dipinjam anggota, ditambah uang dikas dan uang pnegeluaran untuk asaet barang dan gaji karyawan sudah sesuai. Pengurus tinggal melakukan penertiban agar semua anggota yang pinjam lancar. Sehingga anggota yang sudah pensiun dan usia renta begitu minta haknya (uang simpanan wajib maupun mana suka) bisa terealisasi dengan lancar pula.

    Yang menjadi permasalahan saat ini, lanjut Yuswanto, banyak pensiunan yang sudah usia renta hendak mengambil haknya uang simpanan wajib dan simpanan mana suka kesulitan mencairkan dengan alasan uang masih berjalan dalam bentuk pinjaman dianggota.

    “Jangankan meminta uang SHU, ingin mengambil uang simpanannya saja, pengajuan kurun waktu 1-2 tahun belum tentu bisa cair. Selain itu keberadaan KPRI Budiarta juga vakum selama beberapa bulan,”ungkap sejumlah anggota yang sudah pensiun kesulitan mengambil haknya di KPRI Budiarta yang akhirnya minta bantuan pada Yuswanto yang saat ini (Tim Formatur), KPR Budiarta Dinas Pendidkan.

    Atas kejanggalan ini, pengurus dan anggota yang peduli, melakukan berbagai maneuver guna mengetahui keberadaan KPRI Budiarta sehat atau tidak. Diantaranya meminta bantuan Dinas Koperasi Kab. Mojokerto selaku Pembina dan Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto yang menaungi para guru sebagai anggota koperasi untuk mencarikan solusi jalan keluar.

    Namun upaya yang dilakukan Plt. Kadis Pendidikan Drs Ardi Septianto M.Si dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Abdulloh Muhtar S.sos selaku Pembina dan difasilitasi Sekertaris Daerah Kab. Mojokerto Drs Teguh Gunarko M.Si, serta Wakil Bupati, Muhammad Albarra, LC. M.Hum (Gus Barra ) dua bulan lalu, Selasa (21/06/2022), meski sudah disepakati Ketua KPRI Budiarta, H. Malikan untuk dilakukan audit secara ekternal, namun faktanya belum ada realisasi hingga awal bulan Agustus ini dan akhirnya permasalahan masuk ke ranah hukum dalam penanganan Tipikor Polres Mojokerto.

    “Mudah-mudahan Tipikor Polres Mojokerto, secepatnya menemukan simpul permasalahan di tubuh KPRI Budiarta Dinas Pendidikan. Kalau dalam penyidikan menemukan kejanggalan yang menyebabkan koperasi vakum beberapa bulan, biar proses hokum yang menentukan,” harap Yuswanto dan kawan-kawan.

    Penyidik Tipikor Polres Mojokerto, Heri Ardianto, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, belum bisa menjelaskan karena masih sibuk melakukan pemeriksaan untuk minta keterangan dari pengurus lainnya.
    “Untuk konfimasi penjelasan terkait permasalahan KPRI Budiarta Diknas Pendidikan Kab. Mojokerto, penyidik masih sibuk melakukan pemeriksaan. Namun bisa minta penjelasan di Bag. Humas Polres Mojokerto,” saran anggota Satreskrim Polres Mojokerto. (*)

     

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan