Rabu, 30 November 2022
27.2 C
Surabaya
More
    OpiniMerajut (kembali) Halal Bi Halal Kebangsaan

    Merajut (kembali) Halal Bi Halal Kebangsaan

    Oleh : Sarifa Kirana Nuraini

    Jika pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kecanggihan teknologi telah mengilhami keterbatasan pertemuan secara offline (tata muka) dengan online melalui zoom virtual, menyambungkan silaturrahmi dan pertemuan kebangsaan dalam kemasan halal bi halal. Bahkan dengan mengandalkan kecanggihan teknologi itu, maka silaturrahmi kebangsaan tetap terjaga. Dan kini pada saat pembatasan sosial sudah dikendorkan, adalah saat paling tepat merajut kembali kebangsaan dengan tatap muka langsung dan sebagaiannkecil online, jika tidak memungkinkan.

    Merajut kembali halal bi halal kebangsaan dengan menyelenggarakan pertemuan tatap muka, sungguh sangat indah dipandang mata maupun semata-mata dinikmati sebagai khazanah menghidupkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara setelah hampir dua tahun redup karena Covid-19. Inilah saat kembali menggelorakan kebhinekaan anak bangsa dalam tradisi sangat mulai nan indah bernama “halal bi halal”.

    Mengapa begitu kuat sebagai halal bi halal kebangsaan, karena cikal bakal nama kren dan modern dalam beragama, berbangsa dan bernegara ini, (memang) dengan menggelar tradisi saling menghalalkan, saling memaafkan, saling menghormati, saling memberikan simpati dan empati, saling memberikan ketenangan hati sebagai sama-sama anak kandung ibu pertiwi dengan berjabat tangan serta berangkulan saling memaafkan. Juga merelakan. Indah nian tradisi bangsa Indonesia sebagai warisan Islam Nusantara.

    Islam Nusantara (memang) bukan juga sebagai persaingan Islam Rahmatan Lilaalamiin. Tetapi mengembangkan kekuatan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka di bumi Nusantara Indonesia tercinta, penguatan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dilestarikan sebagai tradisi Islam dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Bahkan menjadi kekuatan dakwah sekaligus syiar dalam menjaga kerukunan antarumat beragama yang mutlak “memperoleh hidayah atau tertolaknya hidayah” karena semata-mata Hak Pregratif Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

    Baca juga :  PR dari Sendang Biru

    Halal bi halal sendiri, menjadi ciri khas tradisi umat Islam Indonesia sebagian menyebut Islam Nusantara, sejak KH Abdul Wahab Chasbullah memberikan jawaban kepada Presiden Soekarno yang ingin menyatukan umat Islam beserta umat beragama lain dalam suasana keagamaan dalam kemasan nasionalisme. Maka ketika itu lahirlah sebuah silaturrahmi dalam pertemuan warna kebangsaan bernama “Halal bi halal”.

    Halal bi halal tidak hanya menjadi satu-satunya tradisi umat Islam secara nasional, tetapi tidak dikenal di dunia internasional. Bahkan ajaran umat paling modern pun tidak mengenal silaturrahmi dalam pertemuan besar dengan menyatukan umat Islam maupun kepentingan lain dalam kasanah persatuan dan kesatuan.

    Dalam perkembangan berbangsa dan bernegara, Halal bi halal menjadi salah satu acara nasional sebagai kelanjutan tradisi setelah Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Ketupat. Bahkan dalam kurun waktu yang tidak terbatas pada bulan Syawal saja atau satu bulan setelah hari raya Idul Fitri.

    Di Era Orde Baru maupun Era Reformasi, Halal bi halal semakin berkembang menjadi budaya baru perekat kebangsaan nasional. Hal itu sebagai perwujudan Pancasila ;
    Sebagaimana butir-butir sila ke-2, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”
    (Nomor 1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

    (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

    Baca juga :  PR dari Sendang Biru

    (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan
    (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Serta
    (5) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

    Butir-butir sila ke-3 Pancasila, “Persatuan Indonesia” dengan mewujudkan;
    (1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
    (2) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
    Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

    (3) Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan
    (4) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

    Sedangkan berkaitan dengan butir-butir sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ialah perwujudan;
    (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

    Sebagaimana dilansir dari “NUOnline” bahwa
    penggagas istilah “halal bi halal” ini adalah KH Abdul Wahab Chasbullah. Ceritanya begini: Setelah Indonesia merdeka 1945, pada tahun 1948, Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa. Para elit politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum. Sementara pemberontakan terjadi dimana-mana, diantaranya DI/TII, PKI Madiun. Pada tahun 1948, yaitu dipertengahan bulan Ramadhan, Bung Karno memanggil KH Abdul Wahab Chasbullah ke Istana Negara, untuk dimintai pendapat dan sarannya untuk mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat. Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan Silaturrahmi, sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, dimana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturrahmi.

    Lalu Bung Karno menjawab, “Silaturrahmi kan biasa, saya ingin istilah yang lain”. “Itu gampang”, kata Kiai Wahab. “Begini, para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahmi nanti kita pakai istilah ‘halal bi halal'”, jelas Kiai Wahab.

    Baca juga :  PR dari Sendang Biru

    Dari saran Kiai Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri saat itu, mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturrahmi yang diberi judul ‘Halal bi Halal’ dan akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja, sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa.

    Sejak saat itulah, instansi-instansi pemerintah yang merupakan orang-orang Bung Karno menyelenggarakan halal bi halal yang kemudian diikuti juga oleh warga masyarakat secara luas, terutama masyarakat muslim di Jawa sebagai pengikut para ulama. Jadi Bung Karno bergerak lewat instansi pemerintah, sementara Kiai Wahab menggerakkan warga dari bawah. Jadilah halal bi halal sebagai kegiatan rutin dan budaya Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang.

    Begitu dahsyat halal bi halal menjadi perekat kebangsaan dalam beragama, berbangsa dan bernegara, maka jika pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, setelah masa Pandemi Covid-19 mulai negosiasi menuju Endemi, maka menjadi saat paling tepat mengembalikan halal bi halal kebangsaan di setiap ruang kehidupan sebagai kekuatan kesatuan anak bangsa, sekaligus menjaga tradisi beragama dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah (budi pekerti luhur/bermoral mulia). Menunjukkan kepada dunia bahwa Islam Nusantra di Indonesia merajut kebangsaan dan menjaga perdamaian dunia dengan penguatan tradisi beragama dalam perwujudan sosial begitu mulia. (*)

    Penulis : Sarifa Kirana Nuraini

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan