Sabtu, 13 Agustus 2022
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaKomisi C: Ancam Tidak Memberi Ijin 2 Rumah Sakit Mewah di Surabaya

    Komisi C: Ancam Tidak Memberi Ijin 2 Rumah Sakit Mewah di Surabaya

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Transparansi Com, Komisi C DPRD Surabaya yang mengemban Pansus LPKJ Walikota Surabaya Tahun Anggaran 2021, telah mengumpulkan 17 rumah sakit di Surabaya yang belum melaksanakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dilantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya , Rabu (13/04).

    Sangatlah penting adanya Kerjasama antara rumah sakit umum dengan BPJS Kesehatan, karena untuk mendukung program berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP dan KK kota Surabaya. Dan ini Yang menjadi program unggulan Wali kota Surabaya, sebagai bagian dari Universal Health Coverage (UHC).

    Ketua Pansus LKPJ , Baktiono mengatakan, terdapat 17 rumah sakit di Surabaya yang belum melakukan kerjasama , sedangkan 8 diantaranya sudah memenuhi syarat karena berstatus rumah sakit umum.

    Baca juga :  KPU Surabaya dan PWI Jatim Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Demokrasi

    “Sedangkan sisanya merupakan rumah sakit khusus yang memang penanganan terhadap pasien tidak ditanggung oleh JKN,” jelasnya.

    Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini menambahkan, dari 8 rumah sakit tersebut, terdapat 2 rumah sakit yang enggan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Walaupun sarana dan prasaranya lebih lengkap dan memadahi.

    “Hanya 2 rumah sakit umum yang belum bersedia, yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga dan Rumah Sakit National Hospital. Dengan berbagai alasan internal. Padahal kedua rumah sakit ini sudah terakreditasi dan memenuhi syarat,” ujarnya

    Politisi senior PDI Perjuangan kota Surabaya ini mengatakan, pihaknya memberikan rekomendasi batas waktu sampai 1 bulan kedepan kepada rumah sakit mewah tersebut untuk menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

    Baca juga :  Usaha Padat Karya Mulai Menggeliat di Kota Surabaya

    “Kalau sampai batas waktu 1 bulan tidak bekerjasama, artinya rumah sakit ini mengeksklusifkan sendiri, mencari keuntungan saja, tidak memenuhi aspek sosial. Kita minta Dinkes Surabaya tidak mengeluarkan rekomendasi ijin. karena ijin ini dari pemerintah provinsi,” ungkapnya

    Baktiono menegaskan, Pansus LKPJ Wali kota
    Tahun Anggaran 2021 dari program kesehatan, tugasnya sudah tuntas.

    “Karena program kampanye Eri-Armuji yang berobat hanya menunjukkan KTP belum berjalan maksimal. Karenanya hari ini kita tuntaskan,” pungkasnya. (smj)

    Reporter : Sumarji

    Penulis :

    Editor:

    Redaktur :

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan