Oleh : Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi WartaTransparansi
Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 di tengah ancaman gelombang k
etiga Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) varian baru Omicron, patut mendapat perhatian khusus sekaligus pernyataan kritis, apakah semakin memperkuat kemerdekaan pers atau sebaliknya.
Mengapa? Karena kemerdekaan pers merupakan amanat sangat mulia, untuk marwah atau martabat pers tetap sebagai corong masyarakat menyampaikan aspirasi berbagai informasi dengan hati nurani bersih, juga niat suci untuk menjaga bumi pertiwi.
Tetapi sayang seribu sayang, setelah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sudah berjalan hampir 23 tahun, justru pers semakin tenggelam tanpa mampu memanfaatkan kemedekaan pers,
di tengah gelombang kebebasan mendirikan media pers dengan jumlah puluhan ribu melalui media pers online.
Bahkan derajat pers semakin terjerembab dalam ketidakpastian dunia usaha media, pers nasional dengan perusahaan pers sebagai penopang kemerdekaan pers, justru menjadi motor “pengembosan” kebebasan pers. Bahkan lebih memprihatinkan lagi terseret pada “kebablasan pers”.
Sekedar mengingatkan bahwa dalam UU Pers dengan tegas dan jelas disebutkan yang dimaksud dengan; Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan,
atau menyalurkan informasi.
Tetapi ketika pers dan perusahaan pers mulai kehilangan kendali, bahkan sudah kebablasan mengabaikan amanat kemerdekaan pers. Mengikuti arus kebebasan pers dengan kecenderungan kebablasan pers. Hampir semua insan pers diam, termasuk Dewan Pers sebagai fasilitasi penegakan supremasi peratutam pers dan kemerdekaan pers.
Terbukti sampai peringatan HPN ke-57 pada tahun 2022, pers dan perusahaan pers bukan semakin hebat dan kuat. Tetapi semakin kehilangan pijakan memastikan pers dan perusahaan pers secara benar? Mengingat klasifikasi perusahaan pers ketika terjadi “kebebasan” mendirikan dan “kebablasan” menulis di luar standar kompetensi wartawan. Maka 9 anggota Dewan Pers di Jakarta kurang mampu memberikan penilaian berkedialan.
Inilah awal “kehancuran” perusahaan pers semakin lama semakin menjadi pers jalanan. Tidak mempunyai kantor tetap, tidak punya wartawan tetap dan tidak punya karyawan tetap, semua hanya ada dan tertulis sebagai persyaratan. Bukan kesadaran sebagai penguatan perusahaan pers, sebagai langkah menuju penguatan kemerdekaan pers.
Oleh karena itu, jika “kehancuran” perusahaan pers, tidak segera dilakukan perubahan secara besar-besaran dengan melakukan klasifikasi dengan mengukur (minimal ; media mikro, media kecil, dan media menengah) serta media utama, melalui penilaian permodalan, keteraturan penyiaran atau penerbitan, produk karya jurnalistik, standar dan kompetensi perusahaan pers, maka semakin menurunkan derajat pers dan perusahaan pada tingkatan terendah.
Kembali ke Khittah Pers
Perjuangan mengembalikan pers dan perusahaan pers kepada khittah (perjuangan awal sebagai alat perjuangan rakyat sepanjang jaman), guna menjaga keberlangsungan berbangsa dan bernegara yang harmonis, dilandasi gotong royong dan saling tolong menolong dalam berbagai kegiatan sosial. Tetapi tegas dan berkeadilan dalam menegakkan kebenaran, terutama mencegah dan memberantas korupsi di semua lini, membutuhkan dukungan semua pihak terutama insan pers.
Tentu saja dengan harapan, pers dan perusahaan pers dengan kesadaran sendiri mau melakukan klasifikasi berdasarkan kemampuan dan kemauan secara profesional dan proporsional, sebagai perwujudan Pers Pancasila. Yang tetap menjaga marwah agama, budaya, adat istiadat dengan mengedepankan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sarta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Hal itu menjadi kewajiban seluruh insan pers, karena amanat pada pertimbangan UU Pers sudah jelas bahwa ;
Pertama, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakankehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
Ketiga, pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
Keempat, pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
Kelima, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
Dewan Pers Provinsi
Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap keberadaan Dewan Pers, namun euforia media pers (terutama online), maka membutuhkan profesionalisme berkelanjutan di daerah, sehingga perlu dipikirkan untuk membentuk Dewan Pers Provinsi, sebagai kepanjangan tangan Dewan Pers menjaga marwah media pers. Menjaga pers dan perusahaan pers sebagai pilar kemerdekaan berdemokrasi.
Sebab UU Pers sudah mengamanatkan
dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers
nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat
atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
f. mendata perusahaan pers;
Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang
dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
Khusus pendataan perusahaan pers terasa sekali bahwa tanpa klasifikasi, maka antara media utama dengan media mikro tidak ada bedanya. Sehingga tanpa terasa juga bahwa penghargaan sebagai profesi dengan mengedepankan profesional, standar dan kompetensi sudah dibiarkan begitu saja mengalir. Hal inilah perlunya Dewan Pers Provinsi menjadi kepanjangan tangan menjadi melaksanakan pengeterapan profesionalisme standar dan kompetensi bagi pers dan perusahaan pers.
Tidak mudah memang melakukan introspeksi untuk meningkatkan kualitas pers dan perusahaan pers dengan harapan menjaga dan mengawal kemerdekaan pers dengan sungguh-sungguh. HPN tahun 2022 menjadi pintu menyatakan, “Katakanlah yang benar walau pahit atau getir”.
Diketahui, HPN
diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia, didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.
Dewan Pers kemudian menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia. Penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah khususnya pemerintah daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan.
Landasan ideal HPN ialah sinergi. Sinergi antar komponen pers, antara komponen pers, masyarakat dan pemerintah.
Sebelum adanya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, HPN telah digodok sebagai salah satu butir keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan (PWI) di Kota Padang, Sumatra Barat, pada 1978. Kesepakatan tersebut, tak terlepas dari kehendak masyarakat pers untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.
Pada sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung tanggal 19 Februari 1981, kehendak tersebut disetujui oleh Dewan Pers untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sekaligus menetapkan penyelenggaraan Hari Pers Nasional. Pers selalu mengalami dinamika permasalahannya dari masa ke masa. Bukan saja pada masa Orde Baru, tetapi juga sebelum Orde Baru hingga saat ini mulai dari belenggu kolonialisme hingga kebebasan pers yang dibungkam.
Hanya saja setiap jaman kemerdekaan pers senantiasa “dilemahkan” dalam berbagai bentuk. Tetapi jika perusahaan pers dan pers mampu menata diri dengan jati diri senagai pers sejati, maka itulah hakikinya menjaga kemerdekaan pers dari insan pers sendiri. Bukan hadiah dari siapa saja, apalagi meminta-minta karena tidak berdaya.
HPN dengan usia sudah tua, dengan problematika pers semakin pelik, dengan benturan kepentingan juga semakin genting. Bagi pers tidak ada pilihan lain kecuali memperkuat kemerdekaan pers dengan sungguh-sungguh. Mengatakan dengan jujur dan benar dalam menyuarakan hati nurani untuk menjaga dan menyelamatkan bumi pertiwi. Menjaga kedaulatan seluruh anak negeri. (*)