Para pihak terkait hanya menyampaikan bahwa SMPN 2 sangat reprentatif dan memiliki ketersedian air serta sarana MCK memadai juga mendesaknya waktu. Artinya bahwa pemilihan SMPN 2 Bangil sebagai isoter hanya berpandangan sesaat,sempit dan yang penting ada tempat isoter tanpa melalui kajian secara mendalam terhadap aspek kehidupan (psikis) warga sekitar,siswa serta guru.
Ketiga perlu diketahui bahwa lingkungan sekitar SMPN 2 Bangil merupakan kawasan pendidikan dan padat penduduk. Keempat yaitu dimana perlu dijabarkan secara detail dan tegas juga konkrit, bagaimana tindak lanjut jika PPKM di Kabupaten Pasuruan khusus yang saat ini level 3 dan kemudian hari turun pada level 1. Pada level 1 PPKM, pihak sekolah bisa menerapkan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 25 s/d 50%.
Sementara di tempat isoter masih ada pasien yang dirawat. Bagaimana pula pelayanan pihak sekolah jika ada alumni SMPN 2 meminta legalisir atau pihak wali murid meminta dokumen raport siswa yang akan mencairkan bantuan dari pemerintah (PKH).
Sementara tidak memungkinkan berkas dokumen administrasi siswa dibawa ketempat lain (boyongan). Hal ini dikawatirkan berkas dokumen tercecer atau terselip,sehingga merugikan bagi siswa atau alumni itu sendiri,”beber Henry.
Masih menurutnya, jika alasan SMPN 2 Bangil representatif dan tersedia sarana MCK. Tidak bisakah memilih tempat lain yang jauh dari pemukiman padat penduduk semisal SMPN 3 Bangil yang jauh dari pemukiman padat penduduk dan lebih dekat akses menuju RSUD Bangil. Ex RSUD Bangil, gedung Lemcadika (komplek kantor KPUD) serta Gor Raci. Toh ketiga tempat itu semua sarana dan prasarananya tak jauh berbeda dengan SMPN 2 Bangil,”pungkas pria yang juga seorang jurnalis ini.
Mendapati penyampaian tersebut, Camat Bangil Komari mengatakan,” segera akan kami lakukan langkah koordinasi dan melaporkan pada Pemkab Pasuruan,”ujarnya.
“Kami disini sebagai kepanjangan tangan pemerintah memohon kesadaran, kerelaan serta keikhlasan suadara-saudara semua untuk ikut serta mensukseskan program pemerintah pusat, dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19. Dimana saat ini Kecamatan Bangil merupakan daerah dengan grafik tertinggi penyebaran covid-19 dan banyak warga yang menjalankan isoman. Isoman yang dilakukan warga itu sendiri tidak efektif dan kurang pengawasan. Dengan isoter, maka semua pasien covid-19 akan dapat tertangani secara baik. Pun demikian, jika trend penyebaran covid-19 di wilayah Kab.Pasuruan khususnya Kecamatan Bangil turun, dapat dipastikan tempat isolasi yang ada akan kosong atau berkurang. Tempat isoter di SMPN 2 Bangil langsung kami tiadakan dan semua pasien dipindah ke tempat isolasi yang telah ada yakni BLK Rejoso,SKB Pandaan, Hotel Permata Biru,Hotel Pinus Garden, RSUD Bangil dan RSUD Grati,”terang Camat Bangil.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dari audensi tersebut. Para pihak khususnya perwakilan wali murid tetap menolaknya. Dari sejumlah informasi yang berhasil dirangkum, setidaknya tak sedikit pihak sekolah (guru) yang sejatinya menolak sekolahnya dijadikan tempat isoter pasien covid-19.
Namun lantaran hal ini merupakan keputusan mutlak pejabat teras Pemkab Pasuruan dan tak dapat diganggu gugat, maka pihak sekolah (guru) yang notabenenya ASN (Aparatur Sipil Negara)tak berani berkata tidak selain mendukung kebijakan tersebut. Ada rasa ketakutan yang mendasar jika menolak, yakni dimutasi.(*)
