BATU (WartaTransparansi.com) – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan kabupaten/kota se Jatim mengikuti Workshop Pendalaman Tugas sebagai Anggota DPRD di Hotel Garden Tulip Batu, Jumat (18/6/2021.
Tema yang diangkat “ Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020”. Sehari sebelumnya, ditempat yang sama, digelar Rakornis bidang media dan penggalangan opini (MPO) yang diikuti unsur ketua DPD se Jatim dan wakil ketua bidang MPO.
Dua pemateri nasional yang dihadirkan Dr. Nurul Ghufron (Komisioner KPK) dan Dr. Agung Firman Sampurna (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan) yang tampil dalam sesi yang berbeda. Pemateri lainya dari Kejaksaan Tinggi Jatim dan dari internal partai.
Agung merespon positif dimana audiennya adalah para anggota DPRD di daerahnya masing masing yang memiliki fungsi utamanya adalah budgeting, pengawasan dan pembuat undang undang (Perda).
Setidaknya ada tiga masalah yang sedang kita soroti, pertama soal kinerja pendapatan asli daerah, kinerja belanja daerah terkait dengan realisasinya, lalu kemandirian fiskal daerah di Jatim.
Menurut Agung Firman, dari 38 kabupaten/kota, beberapa daerah yang masuk kategori mandiri, tetapi sebagian besar masih menuju kemandirian, bahkan ada yang belum mandiri. Dan tak kalah pentingnya adalah pemantauan tindak lanjut.
Dilihat dari sisi akuntabilitas laporan keuangan daerah, di Jatim opininya wajar tampa pengecualian. Artinya dari segi kewajaran informasi yang disajikan laporan keuangan dianggap cukup baik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu baru pada taraf jenderal audit saja. Artinya orang boleh sehat tapi cacatan catatannya cukup banyak dan harus didalami. Khusus dalam pelayanan publik perlu untuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan kinerja.
Dalam catatan BPK, kata Agung Firman di Jatim ada satu kabupaten yang dalam pengelolaan keuangannya kategori tidak wajar yaitu Jember. Anggota dewannya harus melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang undangan, pelaksanaan anggaran, harap Agung Firman Sampurna.
Anggota DPRD hendaknya tidak hanya melakukan pengawasan seperlunya saja. Tetapi, adanya penguatan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan pelaksanaan anggaran,” tandasnya.
Menurutnya, DPRD dalam melakukan pengawasan membutuhkan bahan dengan bersinergi dan kolaborasi antara lembaga perwakilan di setiap tingkatannya khususnya di daerah.
“Dalam hal ini di Provinsi Jatim bisa dengan perwakilan BPK Jatim untuk mendapatkan informasi temuan-temuan itu terkait dengan apa saja yang dapat ditindaklanjuti. Baik ditindaklanjuti dalam perbaikan tata kelola melaksanakan pemeriksaan bila diperlukan,” jelasnya.
“Bagi BPK, kami lakukan audit sebenarnya itu tidak disebut pengawasan. Tetapi bahan yang digunakan untuk melakukan pengawasan. Di sini kurang lebih seperti itu. Orang sudah buat yang namanya APBD dan kemudian melaksanakannya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji mengatakan, Partai Golkar Jatim menggelar pertemuan dan pembahasan materi sejak Kamis lalu. Pertemuan itu menjadi ajang untuk mendorong para kader memperkuat perannya dalam fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.
“Mulai kemarin sudah menyampaikan banyak materi yaitu untuk memperkuat fungsi DPRD kabupaten Kota. Baik budgeting, pengawasan dan legislasi. Apa yang menjadi arahan KPK dan BPK, bisa diawali dengan perencanaan yang baik. Ini penting sekali karena pengawasan bisa diawasi dari awal,” kata Sarmuji.
Dikatakannya, KPK juga memberikan masukan bagaimana modus-modus korupsi terjadi. Dari informasi itu, ia berharap para kadernya bisa memahami dan menghindari.
“Tentu saja itu harus dihindari oleh anggota DPRD atau eksekutif,” tegasnya.
Di sisi lain, dalam pertemuan itu juga dibahas persiapan 2024. Dikatakan Sarmuji, infrastruktur dan fasilitas Golkar di Jawa Timur menghadapi Pemilu 2024 sudah siap. Bahkan, Sarmuji mengatakan infrastruktur itu ada di darat dan udara.
“Ada titipan pesan khusus untuk memperkuat partai dan Pemilu 2024. Jatim siap, infrastruktur kami siap, baik udara dan darat. Tentu saja secara teknis tidak bisa saya jelaskan di sini,” kata Sarmuji.(*)