Menurutnya, DPRD dalam melakukan pengawasan membutuhkan bahan dengan bersinergi dan kolaborasi antara lembaga perwakilan di setiap tingkatannya khususnya di daerah.
“Dalam hal ini di Provinsi Jatim bisa dengan perwakilan BPK Jatim untuk mendapatkan informasi temuan-temuan itu terkait dengan apa saja yang dapat ditindaklanjuti. Baik ditindaklanjuti dalam perbaikan tata kelola melaksanakan pemeriksaan bila diperlukan,” jelasnya.
“Bagi BPK, kami lakukan audit sebenarnya itu tidak disebut pengawasan. Tetapi bahan yang digunakan untuk melakukan pengawasan. Di sini kurang lebih seperti itu. Orang sudah buat yang namanya APBD dan kemudian melaksanakannya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji mengatakan, Partai Golkar Jatim menggelar pertemuan dan pembahasan materi sejak Kamis lalu. Pertemuan itu menjadi ajang untuk mendorong para kader memperkuat perannya dalam fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran.
“Mulai kemarin sudah menyampaikan banyak materi yaitu untuk memperkuat fungsi DPRD kabupaten Kota. Baik budgeting, pengawasan dan legislasi. Apa yang menjadi arahan KPK dan BPK, bisa diawali dengan perencanaan yang baik. Ini penting sekali karena pengawasan bisa diawasi dari awal,” kata Sarmuji.
Dikatakannya, KPK juga memberikan masukan bagaimana modus-modus korupsi terjadi. Dari informasi itu, ia berharap para kadernya bisa memahami dan menghindari.
“Tentu saja itu harus dihindari oleh anggota DPRD atau eksekutif,” tegasnya.
Di sisi lain, dalam pertemuan itu juga dibahas persiapan 2024. Dikatakan Sarmuji, infrastruktur dan fasilitas Golkar di Jawa Timur menghadapi Pemilu 2024 sudah siap. Bahkan, Sarmuji mengatakan infrastruktur itu ada di darat dan udara.
“Ada titipan pesan khusus untuk memperkuat partai dan Pemilu 2024. Jatim siap, infrastruktur kami siap, baik udara dan darat. Tentu saja secara teknis tidak bisa saya jelaskan di sini,” kata Sarmuji.(*)
