SURABAYA (WartaTransparansi.com) — DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Selasa (17/6/2025)
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, dan dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, pejabat struktural pemerintah kota, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta 39 anggota dewan.
Membuka Rapat, Bahtiyar menyampaikan bahwa rapat paripurna terbuka untuk umum, untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Wali Kota atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dalam sidang sebelumnya.
Wali Kota Eri Cahyadi, dalam kesempatan tersebut, menanggapi secara rinci seluruh pandangan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi. Ia menyampaikan apresiasi atas sejumlah dukungan dan catatan konstruktif yang diberikan DPRD, terutama terkait pencapaian pertumbuhan ekonomi, efisiensi anggaran, serta pengelolaan pendapatan daerah.
“Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saya menyatakan terima kasih atas apresiasi terhadap realisasi anggaran belanja serta sistem pelayanan PBB yang dinilai telah mengalami peningkatan,” kata Eri.
Ia juga menjelaskan bahwa pengurangan PBB bagi warga berpenghasilan rendah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024, dengan ketentuan diskon sebesar 35 persen bagi warga miskin
Menanggapi saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wali Kota sepakat bahwa pemerintah kota perlu terus menggenjot pendapatan dari sektor pajak dan retribusi parkir.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan okupansi hotel, telah dilakukan berbagai strategi promosi, peluncuran event kota, serta pengembangan paket wisata city tour.
Merespon sorotan serapan anggaran belanja modal yang belum optimal dari fraksi Golkar. Wali Kota menjelaskan ada hambatan utama yakni kendala administrasi dengan pihak penyedia dan upaya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
