“Pemerintah Kota terus berupaya memperbaiki tata kelola pengadaan agar serapan anggaran dapat ditingkatkan”, sambung Eri.
Walikota juga menjawab pendapat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyoroti soalisu penumpukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, serta perlunya penguatan transportasi umum.
Wali Kota menjelaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol telah dilakukan bersama aparat penegak hukum dan melibatkan sosialisasi serta penindakan atas pelanggaran.
“Pemerintah Kota menjadikan prinsip efisiensi dan efektifitas sebagai fondasi dalam setiap kebijakan anggaran. Serta pentingnya menjaga transparansi dan akutabilitas dalam pengelolaannya”, tandas Eri menanggapi masukan dari Fraksi Demokrat.
Dari Fraksi Gerindra yang menyampaikan keprihatinan atas rendahnya realisasi pendapatan daerah serta permasalahan pendapatan yang belum tertagih, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot telah melakukan berbagai upaya, mulai dari verifikasi lapangan hingga penagihan langsung untuk mengatasi tunggakan pajak.
Ia juga menjelaskan bahwa serapan anggaran hibah telah mencapai lebih dari 97 persen, yakni sebesar Rp432,6 miliar dari total alokasi Rp444,1 miliar.
Dalam tanggapan penutupnya, Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi dari seluruh anggota dewan dan undangan yang hadir.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan pembangunan Kota Surabaya ke depan. (*)
